Bagaimana Dana Transisi Energi Berkeadilan Bisa Memperluas Akses Listrik Bersih di Indonesia?
Jumat, 13 Nov 2026, 20:12 WIB | Oleh: Haryo BronoDirektur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH, Endah Tri Kurniawaty, menilai kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan pendanaan lingkungan hidup dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
"Transisi energi yang berkeadilan membutuhkan skema pendanaan yang mampu menjembatani kesenjangan investasi, mengelola risiko, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
CPI juga merekomendasikan agar pendanaan publik dan filantropi dimanfaatkan sebagai modal awal untuk menarik investasi swasta. Langkah ini perlu didukung penyusunan daftar proyek potensial (project pipeline) melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengembang proyek lokal.
Dengan mekanisme tersebut, pendanaan publik dan filantropi diharapkan dapat membantu mengurangi risiko awal proyek sehingga lebih menarik bagi investor swasta.
Sebaiknya Anda baca juga:
Filantropi sebagai Katalis Transisi Energi
Peran lembaga filantropi juga dinilai penting dalam mendorong pembiayaan proyek energi terbarukan yang belum mampu menarik investasi komersial.
Program Officer Ford Foundation, Maryati Abdullah, mengatakan pendanaan filantropi dapat menjadi katalis bagi pengembangan inisiatif energi berbasis komunitas.
Sebaiknya Anda baca juga:
"Pendanaan filantropi dapat berperan sebagai katalis dengan mendukung inisiatif tingkat komunitas yang mungkin belum mampu menarik investasi komersial. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat lokal memiliki suara dalam proses transisi sehingga manfaat ekonomi dan sosialnya dapat dirasakan secara adil dan merata," kata Maryati.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proses transisi energi menjadi faktor penting agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan melalui ketersediaan listrik, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan dan kesempatan ekonomi.
Diskusi di COP31 tersebut sekaligus menjadi forum untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan menjajaki peluang kemitraan dalam pembentukan JETF di Indonesia.
CPI berharap usulan mekanisme pendanaan tersebut dapat mendukung pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas, memperkuat mata pencaharian masyarakat, serta mendorong diversifikasi ekonomi lokal. Skema serupa juga dinilai berpotensi diterapkan di negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!