Pasien Cuci Darah dan Kanker Terancam Terdampak, DPR Soroti Pembaruan Data PBI JK

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengingatkan pemerintah agar pembaruan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) mengutamakan keselamatan pasien, khususnya masyarakat miskin dan rentan yang sedang menjalani pengobatan.

“Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru menjadi korban persoalan administrasi. Mereka membutuhkan pengobatan dan pelayanan kesehatan, bukan dipersulit dengan status kepesertaan yang tiba-tiba tidak aktif. Negara harus hadir, jangan abai terhadap kondisi rakyat,” kata Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh di Jakarta, Jumat (13/11).

Menurut Ninik, pembenahan dan pemutakhiran data penerima PBI JK diperlukan agar bantuan pemerintah tepat sasaran.

Dia menilai risiko penonaktifan kepesertaan perlu menjadi perhatian, terutama bagi pasien yang membutuhkan pengobatan secara berkelanjutan. Menurutnya, pasien gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah, pasien kanker yang membutuhkan kemoterapi, maupun masyarakat yang memerlukan tindakan medis segera, dapat menghadapi dampak serius apabila kepesertaan PBI tiba-tiba tidak aktif.

“Bagaimana jika ada pasien yang harus menjalani cuci darah atau kemoterapi, tetapi kepesertaan PBI-nya tiba-tiba tidak aktif? Jangan sampai mereka kehilangan akses pengobatan karena persoalan administrasi. Ini menyangkut keselamatan manusia, bukan sekadar persoalan angka dan data,” ujarnya.

Oleh karena itu Ninik meminta Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pelayanan kesehatan akibat kesalahan pendataan.

Ia juga meminta pemerintah mempermudah mekanisme pengaduan dan reaktivasi kepesertaan PBI, terutama bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan dan membutuhkan penanganan medis segera.

“Jangan sampai rakyat miskin harus mengurus berbagai persyaratan ketika sedang berjuang melawan penyakit. Pemerintah harus memiliki mekanisme respons cepat. Jangan menunggu ada masyarakat yang terlantar atau kondisi pasien semakin memburuk baru kemudian dilakukan penanganan,” ujarnya.

Ninik lalu menekankan keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Nasional tidak boleh hanya diukur dari akurasi data dan efisiensi anggaran, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa hambatan.

Sebelumnya Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan tengah mematangkan simulasi skema pembagian beban pembiayaan PBI JK berdasarkan kelompok desil (1-8) atau pemeringkatan keluarga dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjelaskan pemetaan tersebut berpijak pada konsolidasi data terpusat melalui sistem Perlinsos Digital yang berbasis DTSEN. Setiap data keluarga terhubung dengan berbagai instansi, mulai dara Badan Pusat Statustik (BPS), Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Samsat, ATR/BPN, jaringan listrik PLN, hingga BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.