Bagaimana Dana Transisi Energi Berkeadilan Bisa Memperluas Akses Listrik Bersih di Indonesia?

JAKARTA — Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia mengusulkan pembentukan Dana Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition Fund (JETF) untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas. Skema pendanaan khusus ini diharapkan dapat memperluas akses listrik bersih dengan harga terjangkau sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan.

Usulan tersebut disampaikan melalui analisis terbaru CPI Indonesia dalam diskusi panel di Paviliun Regional Climate Foundations (RCF), bertepatan dengan Konferensi Para Pihak ke-31 (COP31) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Antalya, Türkiye, 12 November 2026.

Diskusi tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, lembaga filantropi, dan pemangku kepentingan pembiayaan iklim untuk membahas mekanisme pendanaan yang dapat mendukung transisi energi dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan.

CPI menilai kebutuhan pendanaan menjadi salah satu tantangan utama Indonesia dalam mencapai target emisi nol bersih pada 2060.

Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$30,3 miliar per tahun untuk mencapai target tersebut. Namun, berdasarkan analisis CPI, rata-rata investasi untuk pembangkitan listrik bersih selama periode 2019–2023 hanya mencapai US$1,2 miliar per tahun.

Kesenjangan pendanaan terutama dirasakan proyek energi terbarukan berskala kecil di wilayah pedesaan dan komunitas berpenghasilan rendah. Hingga kini, pengembangan proyek-proyek tersebut masih banyak bergantung pada anggaran pemerintah dan hibah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, CPI mengusulkan JETF dengan tiga skema pendanaan yang saling melengkapi. Skema pertama adalah Viability Gap Funding, yakni dukungan untuk mengurangi beban biaya investasi awal pengembangan energi terbarukan. Mekanisme ini diharapkan dapat membuat tarif listrik yang dihasilkan tetap terjangkau oleh masyarakat.

Skema kedua berupa pendanaan peningkatan dan alih keterampilan (Upskilling and Reskilling). Program ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan teknis masyarakat lokal dalam mengoperasikan dan memelihara sistem energi terbarukan.

Adapun skema ketiga adalah pendanaan pemanfaatan energi produktif (Productive Use of Energy). Pendanaan ini ditujukan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha desa dalam memanfaatkan energi terbarukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian dan perikanan.

Direktur CPI Indonesia, Tiza Mafira, mengatakan transisi energi tidak cukup hanya berorientasi pada perluasan akses listrik bersih, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Transisi energi berkeadilan bukan hanya tentang memperluas akses terhadap listrik bersih, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Melalui JETF yang kami usulkan, kami ingin menghubungkan investasi energi terbarukan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan usaha lokal, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif," ujar Tiza melalui siaran pers pada hari Jumat (13/11).

BPDLH Diusulkan sebagai Pengelola Dana

Selain mengusulkan skema pendanaan, CPI merekomendasikan penerapan mekanisme pembiayaan dalam tiga fase, yaitu inisiasi, implementasi, serta pengembangan dan replikasi.

Pendekatan bertahap tersebut bertujuan memperluas sumber pendanaan, mengurangi risiko investasi, dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta secara bertahap.

Dalam analisisnya, CPI juga mengidentifikasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai salah satu calon pengelola JETF yang paling potensial. Pertimbangan tersebut didasarkan pada mandat kelembagaan dan pengalaman BPDLH dalam mengelola pendanaan lingkungan hidup.