Perampasan Aset Hasil Kejahatan Tidak Perlu Dilindungi HAM

JAKARTA - Pakar hukum Dr Suhardi Sumomoeljono mengemukakan bahwa pe­rampasan aset terhadap aset hasil kejahatan tidak perlu dilindungi oleh hak asasi manusia (HAM) sebab HAM hanya melindungi hak milik subjek hukum yang sah.

Menurut dia, HAM tidak pernah melindungi harta hasil korupsi, hasil penggelapan, hasil kejahatan. Doktrin internasional United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Financial Action Task Force (FATF) juga menegaskan non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa putusan pidana sah dilakukan demi kepen­tingan publik.

“Namun, Indonesia secara selektif sesuai dengan prinsip kedaulatan negara hukum tidak serta-merta menerapkan doktrin internasional secara murni seperti tersebut di atas,” kata Suhardi saat rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11).

Ia mengatakan pandangan bahwa RUU Perampasan Aset melanggar hak asasi manusia adalah kekeliruan dalam memahami esensi penegakan hukum yang modern.

Sepanjang langkah aparat penegak hukum masih dalam koridor pro justitia, tambah dia, RUU Perampasan Aset justru adalah instrumen pelin­dung hak asasi manusia, bukan melanggar.

“RUU Perampasan Aset adalah bentuk manifestasi keadilan yang bersifat perbaikan, correction. Bahwa kejahatan korupsi, narkotika, pencucian uang telah merampas hak ekonomi dan sosial rakyat,” kata Suhardi.

Menurut dia, negara tidak boleh hanya menghukum badan pelakunya, tetapi harus mengembalikan hak korban dengan merampas aset hasil kejahatan.

Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan substansi keadilan. Selain itu, dia meminta agar RUU Perampasan Aset juga perlu mengatur dan menegaskan bahwa pro justitia adalah bentuk jaminan HAM.

Dengan menerapkan pro justitia dengan asas jaminan HAM, menurut dia, RUU ini tidak akan memberikan kewenangan yang bersifat sewenang-wenang.

Suhardi mengatakan bahwa setiap penyitaan, pemblokiran, dan perampasan harus melalui penetapan pengadilan, hak untuk didengar, hak mengajukan keberatan, dan asas praduga terbalik secara terbatas yang tetap diawasi hakim.

“Selama APH (aparat pe­negak hukum) bekerja dalam skop pro justitia dengan surat perintah, penetapan pengadilan, due process of law, maka dapat ditengarai tidak ada hak asasi manusia yang dilanggar,” katanya.

Belum Memadai

Dalam kesempatan sama, pakar hukum Prof Marjan Miharja menilai ketentuan pihak ketiga beriktikad baik yang diatur di dalam RUU tentang ­Perampasan Aset perlu dirumuskan kembali karena dinilai belum memadai. “Perlindungan pihak ketiga beriktikad baik belum dirumuskan secara komprehensif,” kata Marjan.

Dia mengatakan pengaturan pihak ketiga beriktikad baik terdapat dalam naskah RUU pada Pasal 5 Ayat 4. Maka dari itu, dia pun mengusulkan ayat baru agar pengaturan pihak ketiga beriktikad baik bisa lebih komprehensif.

Selain itu, dia menilai naskah RUU itu juga belum memberikan mekanisme ganti ­kerugian yang optimal, seperti yang diatur dalam Pasal 39 dan ­Pasal 40.

Dalam draf itu, dia menilai ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat pemblokiran atau penyitaan, mekanismenya belum diatur secara komprehensif. Ant/S-2