Kemenkum Blokir Perusahaan Tak Lapor BO karena Perburuk Penataan Dunia Usaha

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan perusahaan yang tidak melaporkan pemilik manfaat (Beneficial Ownership/BO)-nya akan diblokir karena memperburuk penataan dunia usaha.

Saat ini, kata dia, terdapat sisa sebanyak 700 ribu badan usaha yang masih diblokir dari total 3,8 juta entitas korporasi.

"Ini akan sangat tidak baik dalam menata dunia usaha kita karena ada perusahaan-perusahaan yang tidak patuh," ucap Supratman dalam forum nasional di Jakarta, Selasa (10/11).

Menurutnya, sisa 700 ribu badan usaha dimaksud memang sudah menurun dari sebelumnya ada 1,8 juta usaha yang diblokir.

Namun demikian, dirinya terus mengimbau semua perusahaan bisa mengikuti kebijakan pelaporan data pemilik manfaat.

Dalam integrasi data korporasi, Menkum menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, aparat penegak hukum, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kepolisian.

Dengan demikian apabila ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, Supratman menuturkan penegakan hukum dan otomatisasi pemblokiran dapat dilakukan dengan lebih mudah.

"Nah, ini manfaat-manfaat ke depan yang seharusnya bisa kami lakukan," ujar dia.

Selain itu, dia berharap Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum bisa memberikan ruang yang luas bagi Ombudsman RI (ORI) maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam melakukan pengawasan, khususnya melalui sistem integrasi data yang telah dibangun.

Ditegaskan bahwa digitalisasi merupakan kunci untuk meminimalisasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam dunia birokrasi.

Dengan begitu, sambung dia, ORI maupun DPR RI juga bisa menilai kinerja Kemenkum secara langsung dan memberikan saran perbaikan.

"Jadi tidak perlu lagi bersurat, tetapi cukup dengan dasbor dan kerja sama ini. Kalau ini bisa dilakukan maka insya Allah apa yang menjadi harapan Bapak Presiden, yaitu ingin mewujudkan good governance, pemerintahan yang bersih, itu pasti akan jauh lebih mudah diawasi," tutur Menkum.