DPR AS Memulai Voting Pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth

WASHINGTON DC – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat mulai menggelar pemungutan suara terkait upaya pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Selasa (10/11). Hegseth dituding melancarkan perang terhadap Iran tanpa memperoleh persetujuan Kongres sebagaimana diwajibkan konstitusi AS.

Pemungutan suara tersebut menjadi tahapan penting dalam upaya pemakzulan yang diajukan anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie. Langkah ini juga menguji sikap anggota parlemen Republik terhadap kebijakan perang pemerintahan Presiden Donald Trump yang menuai kritik.

Dilansir dari Al Jazeera, pemungutan suara yang berlangsung pada Selasa merupakan tahapan prosedural untuk menentukan apakah resolusi pemakzulan Massie akan dikembalikan ke komite atau diteruskan ke pemungutan suara final pada Rabu.

Jika resolusi dikembalikan ke komite, proses pemakzulan praktis akan terhambat. Sebaliknya, jika usulan tersebut berhasil melewati tahapan ini, DPR akan melanjutkan pembahasan untuk menentukan sikap terhadap delapan pasal pemakzulan yang ditujukan kepada Hegseth.

Delapan pasal pemakzulan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perang Iran. Massie juga menyoroti sejumlah operasi militer AS di kawasan lain yang dinilai melanggar hukum.

Tiga pasal pertama menuduh Hegseth mengerahkan militer AS dalam perang melawan Iran tanpa deklarasi perang maupun otorisasi Kongres. Ia juga dituding tetap melanjutkan operasi militer setelah melewati batas waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam War Powers Resolution 1973.

Pasal lainnya menyoroti serangan terhadap sebuah sekolah perempuan di Minab, Iran, pada awal konflik yang menewaskan banyak warga sipil, termasuk anak-anak. Massie menuding Hegseth telah melemahkan mekanisme perlindungan warga sipil di lingkungan Pentagon.

Selain itu, Hegseth dituduh terlibat dalam operasi militer terhadap kapal-kapal yang dicurigai membawa narkoba di kawasan Karibia dan Pasifik. Operasi tersebut disebut menyebabkan ratusan kematian tanpa melalui proses peradilan.

Dua pasal lainnya berkaitan dengan dugaan keterlibatan Hegseth dalam operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro serta tindakan terhadap Senator Demokrat Mark Kelly yang sebelumnya mengingatkan anggota militer agar tidak mematuhi perintah ilegal.

Hegseth Sebut Pemakzulan sebagai Lelucon

Menghadapi ancaman pemakzulan, Hegseth menolak seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia menyebut upaya tersebut sebagai pertunjukan politik dan bentuk sabotase terhadap pemerintahan Trump.

Presiden Donald Trump juga menyatakan dukungan kepada Hegseth. Gedung Putih menegaskan bahwa operasi militer yang dipersoalkan Massie dilakukan berdasarkan perintah presiden dan telah diberitahukan kepada Kongres.

Sementara itu, Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries menyatakan dukungan kuat terhadap resolusi pemakzulan tersebut. Sikapnya memperlihatkan bahwa Partai Demokrat siap mendukung langkah yang digagas oleh seorang anggota Partai Republik.

Persoalan ini semakin mendapat perhatian setelah Partai Republik mengalami kekalahan dalam pemilihan paruh waktu. Perang Iran dan kenaikan biaya hidup, termasuk harga bensin serta bahan makanan, menjadi sejumlah isu yang disorot dalam evaluasi hasil pemilu.

Senator Republik Joni Ernst, yang masa jabatannya akan segera berakhir, bahkan mempertanyakan keterbukaan Hegseth mengenai perkembangan perang.

"Apakah dia jujur tentang bagaimana jalannya perang?" kata Ernst, Selasa.

Meski demikian, pemakzulan di DPR tidak otomatis membuat Hegseth kehilangan jabatannya. Jika mayoritas anggota DPR menyetujui pemakzulan, proses selanjutnya akan berlangsung di Senat melalui persidangan.

Untuk mencopot seorang pejabat melalui proses pemakzulan, diperlukan dukungan dua pertiga senator yang hadir. Dengan demikian, sekalipun resolusi Massie berhasil melewati DPR, nasib politik Hegseth masih akan ditentukan melalui proses berikutnya di Kongres.