Status PPPK Berubah Mulai 2027, Guru hingga Tenaga Kesehatan Dapat Kepastian Kerja

Jakarta - Pengamat politik dan kebijakan publik Bawono Kumoro menilai rencana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027 merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian mereka dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

"Kita patut memberikan apresiasi terhadap perhatian khusus dari pemerintah dan DPR RI dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, juga PPPK lainnya. Ini merupakan wujud penghargaan negara terhadap pengabdian mereka selama ini," kata Bawono di Jakarta, Selasa (10/11).

Menurut Bawono, perubahan status tersebut tidak hanya memberikan kepastian pekerjaan bagi para pegawai, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki peran strategis dalam pelayanan publik.

Ia mengatakan kebijakan itu juga penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui penguatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan di daerah.

"Kita tentu berharap perubahan status PPPK penuh waktu dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan karena menjadi kebutuhan mendasar di daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR RI telah menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

"Setelah beberapa kali melakukan perhitungan, maka di hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, mencakup lintas profesi," ujar Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.

Ia menjelaskan keputusan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI untuk memfinalisasi kesepakatan pemerintah dan DPR pada Agustus lalu. Kesepakatan awal tersebut mencakup pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.

Namun, dalam pembahasan lanjutan, cakupan kebijakan diperluas sehingga tidak hanya berlaku bagi guru, tetapi juga berbagai profesi lain, termasuk dosen, petugas pemadam kebakaran, tenaga medis, serta personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Selain pengalihan status, pemerintah dan DPR juga menyepakati pemberian kesempatan kepada PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027.

Jawab Aspirasi

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan kebijakan tersebut menjawab aspirasi berbagai kelompok pegawai yang selama ini memperjuangkan kepastian status dan kesejahteraan.

"Kami di Komisi II DPR RI banyak menerima aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari asosiasi guru, dosen, tenaga pemadam kebakaran, hingga Satpol PP. Kebijakan alih status ini menjadi jawaban nyata atas aspirasi masyarakat yang selama ini diperjuangkan," kata Khozin.

Menurut dia, pengalihan status tersebut menjadi titik terang bagi para pegawai dalam memperoleh kepastian kerja sekaligus perlindungan hak-hak sebagai ASN.

"Kesepakatan pengalihan status ini merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian bagi para pegawai yang selama ini berkontribusi penuh dalam penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah," katanya.