Butuh Capex Hingga US$9 Juta per MW, Kemenperin Petakan Kebutuhan Raksasa Industri Data Center Indonesia

JAKARTA - Target besar Indonesia menjadi pemain utama industri data center ternyata membutuhkan belanja modal yang tidak main-main. Setiap 1 megawatt kapasitas data center membutuhkan investasi 7 juta hingga 9 juta dolar AS.

Angka itu diungkap dalam rapat perdana Tim Nasional (Timnas) Data Center yang digelar di Jakarta, Selasa (10/11). Rapat yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, PT PLN (Persero), serta pelaku industri data center itu dipimpin Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza.

Jika dihitung, potensi investasinya sangat besar. Direktur Utama Telkom NeutraDC, Rakhmad Tunggal Affirudin, menyampaikan, kapasitas data center yang saat ini beroperasi baru sekitar 600 megawatt. Sementara itu, kebutuhan kapasitas diproyeksikan meningkat menjadi 3 gigawatt hingga 11,7 gigawatt pada 2030.

Artinya, untuk mengejar proyeksi terendah saja, Indonesia butuh tambahan sekitar 2.400 megawatt. Dengan asumsi capex 7 juta hingga 9 juta dolar AS per megawatt, kebutuhan investasinya mencapai 16,8 miliar hingga 21,6 miliar dolar AS. Jika target tertingginya yang dikejar, yakni 11,7 gigawatt, kebutuhan belanja modalnya bisa menembus lebih dari 100 miliar dolar AS.

"Menurut perhitungannya, kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) pembangunan data center di Indonesia berkisar 7 juta hingga 9 juta dolar AS per megawatt. Dengan demikian, potensi investasi dari pengembangan industri tersebut diperkirakan sangat besar," kata Rakhmad.

Rakhmad menilai, industri data center memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan ekosistem digital dan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, termasuk memperkuat kedaulatan digital nasional. Namun, untuk merealisasikan potensi itu, persoalan belanja modal ini tidak bisa dilepas dari persoalan lain yang ikut dibahas dalam rapat tersebut, mulai dari ketersediaan listrik dan air, teknologi, hingga regulasi dan kesiapan sumber daya manusia.

Wamenperin Faisol Riza menyampaikan, rapat perdana tersebut bertujuan memetakan berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam operasionalisasi maupun investasi industri data center di Indonesia.

"Rapat pertama ini kita membahas dan mengidentifikasi beberapa persoalan yang muncul nanti ketika operasionalisasi data center dan investasi data center mungkin banyak," katanya.

Selain regulasi, rapat tersebut juga membahas kesiapan infrastruktur pendukung, terutama pasokan listrik dan air, serta pemanfaatan teknologi agar operasional industri data center dapat berjalan lebih efisien. Pertemuan perdana itu juga menjadi momentum untuk menyusun sejumlah agenda pembahasan berikutnya, termasuk rapat teknis guna menindaklanjuti berbagai persoalan yang telah diidentifikasi.

Dalam rapat tersebut, Wamenperin juga menyampaikan usulan pembahasan mengenai pengembangan pusat data di sejumlah wilayah yang memiliki kawasan industri. Terdapat sekitar 10 provinsi yang diusulkan untuk dikaji, termasuk kawasan di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta sejumlah wilayah di luar Jawa. Namun, penentuan lokasi pengembangan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan masukan dari kementerian dan lembaga terkait serta kesiapan masing-masing wilayah.

Dari sisi pembahasan investasi, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Ichsan Zulkarnaen, menyampaikan bahwa pembahasan akan dilanjutkan melalui pertemuan teknis untuk merumuskan penyelesaian atas persoalan energi, ketersediaan listrik, teknologi, hingga sumber daya manusia.

"Sementara ini kita masih juga melihat beberapa data center yang besar di Singapura dan juga Malaysia, itu menjadi salah satu benchmark kita," katanya.

Ketersediaan pasokan listrik

Dari sisi penyediaan energi, Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy, menyatakan siap mendukung peluang investasi data center di Indonesia. Namun, pemenuhan kebutuhan listrik untuk industri tersebut tetap harus memperhatikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat agar pelayanan publik tidak terganggu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kartika Listriana, menyatakan dukungan terhadap pengembangan industri data center, termasuk melalui penyelarasan perizinan pemanfaatan ruang laut.