Puan Soroti Penyadapan Ilegal Perwira Polri, DPR Buka Peluang Perketat Aturan

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri terhadap Presiden, pejabat negara, dan tokoh publik tidak kembali terulang.

Puan mengatakan DPR RI menghargai proses hukum yang sedang berjalan di Bareskrim Polri dan meminta penanganan perkara tersebut ditindaklanjuti secara menyeluruh.

"Jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu ke depannya bisa terulang kembali," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11).

Selain mengawal proses hukum, Puan mengatakan komisi terkait di DPR RI akan meminta penjelasan mengenai kasus tersebut untuk kemudian memberikan masukan dan melakukan evaluasi.

Menurut dia, evaluasi juga dapat mencakup kemungkinan memperketat aturan maupun undang-undang yang berkaitan dengan penyadapan.

"Apakah kemudian perlu diperketat aturan atau undang-undangnya, ini yang kita bicarakan di komisi terkait," ujarnya.

Sidang Etik

Sementara itu, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap salah satu tersangka berinisial AS pada Selasa.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan sidang etik tersebut merupakan bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik terhadap anggota yang terlibat dalam perkara tersebut.

"Hari ini sesuai rencana dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS oleh Divisi Propam Polri," kata Isir kepada awak media di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan sidang etik terhadap empat anggota Polri yang menjadi tersangka akan dilaksanakan secara bertahap.

"Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS," ujarnya.

Namun, Isir tidak mengungkapkan lebih lanjut susunan Komisi Kode Etik Polri yang memimpin persidangan tersebut.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat anggota Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Keempat tersangka yang merupakan perwira tinggi Polri tersebut diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha pada periode 2025-2026.