Peringatan 81 Tahun Hari Pahlawan: Saatnya Lahir Pahlawan-Pahlawan Kesejahteraan Sosial.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta dapat memperluas kontribusi melalui tanggung jawab sosial perusahaan, pengembangan usaha mikro dan kecil, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pembukaan kesempatan kerja.

Perguruan tinggi dapat memperkuat penelitian, inovasi, pengembangan teknologi tepat guna, dan pendampingan masyarakat.

Organisasi keagamaan dapat mengembangkan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pelayanan sosial berbasis komunitas.

Sementara itu, lembaga kesejahteraan sosial dapat menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat, sumber daya pembangunan, dan pelayanan sosial.

Kolaborasi harus menghindari tumpang tindih program, persaingan kelembagaan yang tidak produktif, serta kegiatan yang hanya berorientasi pada seremonial.

Diperlukan pembagian peran yang jelas, sistem pendanaan berkelanjutan, tata kelola profesional, dan evaluasi berdasarkan dampak nyata.

Kepahlawanan sosial tidak cukup diwujudkan melalui niat baik. Ia membutuhkan integritas, kompetensi, keberanian mengambil tanggung jawab, dan kesediaan bekerja secara konsisten. 

DNIKS dan Gerakan Nasional Kesejahteraan Sosial Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk ikut mengembangkan semangat kepahlawanan kesejahteraan sosial.

Melalui semangat "Sejahtera untuk Semua", DNIKS mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Gerakan tersebut perlu diwujudkan melalui konsolidasi organisasi, kaderisasi, pengembangan program, advokasi kebijakan, mobilisasi partisipasi publik, penguatan pendanaan, serta kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.

DNIKS juga perlu mendorong peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial agar semakin profesional, transparan, akuntabel, mandiri, dan berorientasi pada pelayanan serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Simposium Nasional Tata Kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dijadwalkan berlangsung pada 19–22 November 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat gagasan dan kerja sama.

Simposium ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret mengenai pembenahan organisasi, penguatan kolaborasi, peningkatan kualitas program, sistem pendanaan berkelanjutan, dan kebijakan nasional kesejahteraan sosial.

Lembaga kesejahteraan sosial harus semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak rentan, dan keluarga prasejahtera.

Para pekerja sosial, relawan, penggerak komunitas, dan pengelola lembaga kesejahteraan sosial juga perlu memperoleh perhatian yang lebih besar dalam bentuk peningkatan kapasitas, perlindungan, dukungan kelembagaan, dan penghargaan atas pengabdiannya.