Peringatan 81 Tahun Hari Pahlawan: Saatnya Lahir Pahlawan-Pahlawan Kesejahteraan Sosial.

Sementara itu, Pasal 34 UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar, pengembangan sistem jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat lemah dan tidak mampu, serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.

Dengan demikian, kesejahteraan sosial bukan sekadar program pemerintah atau kegiatan belas kasihan. Kesejahteraan sosial merupakan amanat konstitusi, tujuan bernegara, dan hak seluruh warga negara.

Ukuran keberhasilan kemerdekaan tidak cukup dilihat dari kemegahan gedung pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau pembangunan infrastruktur.

Keberhasilan kemerdekaan harus tercermin dalam kehidupan rakyat: apakah mereka memperoleh pekerjaan yang layak, pendidikan yang bermutu, pelayanan kesehatan yang terjangkau, tempat tinggal yang manusiawi, serta kesempatan meningkatkan taraf hidupnya?

Di sinilah perjuangan para pahlawan menemukan relevansinya dalam kehidupan Indonesia kontemporer.Kemiskinan dan Ketimpangan: Medan Perjuangan Baru. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam luar biasa. Dari daratan hingga lautan, dari pertanian hingga pertambangan, dari energi hingga kehutanan, tersedia potensi ekonomi yang sangat besar.

Indonesia juga memiliki penduduk dalam jumlah besar, kekayaan budaya, kemampuan teknologi yang terus berkembang, serta modal sosial berupa gotong royong dan solidaritas masyarakat.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kesejahteraan yang merata.

Masih terdapat kesenjangan pendapatan, ketimpangan penguasaan aset produktif, perbedaan kualitas pelayanan publik, serta kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan maupun antardaerah.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan penting pembangunan nasional, meskipun berbagai indikator memperlihatkan perbaikan dalam jangka panjang.

Perlu pula dipahami bahwa pengukuran kemiskinan memiliki beragam pendekatan. BPS menggunakan garis kemiskinan nasional berdasarkan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional dengan standar paritas daya beli untuk keperluan perbandingan antarnegara.

Perbedaan metode dan garis kemiskinan dapat menghasilkan jumlah penduduk yang dikategorikan miskin secara berbeda.

Karena itu, angka kemiskinan tidak boleh sekadar menjadi bahan perdebatan politik. Data harus digunakan untuk memahami persoalan, menentukan prioritas, memperbaiki kebijakan, dan mengevaluasi hasil pembangunan.

Kemiskinan juga tidak hanya berarti kekurangan pendapatan. Kemiskinan dapat berupa keterbatasan pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan, kesempatan kerja, akses teknologi, modal usaha, dan perlindungan sosial.

Bahkan, terdapat keluarga yang secara statistik berada di atas garis kemiskinan, tetapi masih sangat rentan jatuh miskin ketika menghadapi sakit, kehilangan pekerjaan, bencana, atau kenaikan biaya kebutuhan pokok.

Inilah tantangan perjuangan bangsa yang harus dijawab dengan kesungguhan.