Peringatan 81 Tahun Hari Pahlawan: Saatnya Lahir Pahlawan-Pahlawan Kesejahteraan Sosial.

Bantuan sosial merupakan instrumen penting untuk melindungi kelompok miskin dan rentan. Negara wajib memastikan bahwa masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya memperoleh perlindungan yang layak.

Namun, bantuan sosial tidak boleh menjadi satu-satunya pendekatan pembangunan kesejahteraan.

Bagi keluarga yang memiliki anggota berusia produktif dan mampu bekerja, bantuan sosial perlu diintegrasikan dengan pendidikan, pelatihan keterampilan, akses permodalan, pendampingan usaha, kesempatan kerja, dan pengembangan ekonomi lokal.

Bagi lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok yang memerlukan dukungan jangka panjang, negara harus menyediakan pelayanan sosial serta perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Karena itu, pendekatan kesejahteraan sosial perlu dibangun berdasarkan kondisi nyata setiap rumah tangga.

Rumah tangga dan rumah warga harus menjadi basis utama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengentasan kemiskinan.

Pemerintah perlu mengetahui secara akurat keadaan setiap keluarga, mulai dari pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kondisi perumahan, kepemilikan aset, hingga kebutuhan perlindungan sosial.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memperbaiki ketepatan sasaran program, sepanjang terus dimutakhirkan, diverifikasi, dan digunakan secara bertanggung jawab.

Ukuran keberhasilan pembangunan kesejahteraan bukan sekadar berapa banyak anggaran yang dibelanjakan atau bantuan yang dibagikan.

Ukuran utamanya adalah berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan, memperoleh penghidupan layak, memiliki ketahanan ekonomi, dan mampu meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Pemerintah pusat dan daerah perlu menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai agenda pembangunan yang terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Cita-cita Indonesia bebas dari kemiskinan ekstrem dan semakin mendekati kondisi tanpa kemiskinan pada 2035–2045 harus diperjuangkan melalui tahapan yang realistis, indikator yang jelas, dan keberpihakan anggaran yang konsisten.
Kolaborasi Nasional Melahirkan Pahlawan-Pahlawan Sosial Perjuangan kesejahteraan sosial tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah sendirian.

Negara memegang tanggung jawab konstitusional utama. Namun, masyarakat, dunia usaha, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, lembaga filantropi, dan berbagai organisasi sosial memiliki kekuatan yang dapat saling melengkapi.

Indonesia memiliki tradisi gotong royong yang kuat. Ajaran agama juga mendorong zakat, infak, sedekah, wakaf, derma, pelayanan kemanusiaan, dan solidaritas sosial.

Potensi tersebut perlu dikelola secara lebih produktif, terorganisasi, transparan, dan berkelanjutan.