Kawasan Industri Indonesia Baru Terisi Setengah, Kemenperin Kebut Bereskan Izin Biar Investor Tak Kabur
Senin, 09 Nov 2026, 17:40 WIB | Oleh: Tim Redaksi2. Masa berlaku HGB kaveling perusahaan yang masih mengikuti masa berlaku HGB induk kawasan industri, sehingga kepastian lahan bagi perusahaan jadi tidak jelas.
3. PBG dan SLF yang lama. Proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi bagi tenant membutuhkan waktu cukup lama.
4. Persetujuan teknis lingkungan. Pengurusan persetujuan teknis untuk air limbah, emisi, dan limbah B3 yang berbelit, berpengaruh pada lamanya penerbitan RKL-RPL Rinci.
Tri Supondy menekankan, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan industri. Kesamaan pemahaman mengenai kewenangan dan mekanisme perizinan menjadi kunci agar koordinasi berjalan efektif.
Sebaiknya Anda baca juga:
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenperin berharap terbangun keselarasan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan industri. Dengan proses perizinan yang lebih efektif dan kepastian berusaha yang semakin baik, kawasan industri diharapkan semakin kompetitif dalam menarik investasi serta mendukung pertumbuhan industri nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!