Pemkab Kutai Barat Targetkan Jadi Lumbung Pangan Strategis Kawasan IKN

KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, menargetkan menjadi lumbung pangan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satunya dengan alokasi anggaran bidang pertanian pada 2026 yang mencapai Rp214,7 miliar.

Pemkab Kutai Barat menempatkan sektor pertanian dan ketahanan pangan sebagai pilar utama untuk melepaskan ketergantungan dari sektor pertambangan.

"Melalui alokasi anggaran Rp214,7 miliar pada 2026, Kutai Barat tidak hanya mengejar kemandirian pangan, tetapi juga menargetkan diri menjadi lumbung pangan strategis bagi kawasan IKN," ujar Bupati Kutai Barat Frederick Edwin di Sendawar, Minggu(08/11).

Pada 2025 produksi padi Kutai Barat sebanyak 3.074,94 ton gabah kering giling (GKG), masih kalah dengan produksi kabupaten lain di Kaltim, sehingga melalui penguatan prasarana dan dan dukungan anggaran, ke depan produksinya terus meningkat.

Ia menegaskan bahwa penguatan prasarana dan sarana pertanian merupakan langkah strategis jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi semata, melainkan membangun fondasi kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Saat peringatan HUT Ke-27 Kabupaten Kutai Barat pada Jumat (6/11), ia juga mengatakan bahwa modernisasi sektor pertanian dan ketahanan pangan dipersiapkan agar Kutai Barat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangan lokal secara mandiri, tapi juga siap memposisikan diri sebagai lumbung komoditas pangan strategis.

Langkah ini sejalan dengan pertumbuhan produksi tanaman pangan yang terus membaik, tercatat meningkat 4,49 persen pada 2025, sehingga ditargetkan angka ini mencapai 5,0 persen pada 2026 dan 5,1 persen pada 2027.

Sementara anggaran sebesar Rp214,7 miliar tersebut difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, pembukaan lahan baru, cetak sawah, pengadaan alat mesin pertanian, serta penyediaan bibit unggul dan pupuk.

Keterbatasan infrastruktur yang selama ini menjadi hambatan utama produktivitas di wilayah pedalaman diharapkan dapat teratasi secara bertahap.

Pemerintah juga memadukan program ini dengan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sebanyak 172 kepala keluarga di lima kampung mendapatkan stimulan penyiapan lahan, bibit sawit unggul, pupuk, dan herbisida, agar masyarakat tidak sekadar menjadi penikmat hasil pembangunan, tetapi pelaku utama yang mandiri dan produktif.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi buruh di kebun milik perusahaan besar, tapi mampu mengelola lahan sendiri secara mandiri dan produktif agar pendapatan keluarga meningkat dan kemiskinan ekstrem di pedalaman dapat terus ditekan," kata Edwin.