Revitalisasi Tambak Pantura Serap 83.300 Pekerja, Siapa yang Diuntungkan?

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproyeksikan program revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa seluas 14.000 hektare (ha) membutuhkan sekitar 83.300 tenaga kerja untuk mendukung kegiatan dari sektor hulu hingga hilir.

Perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Ridho Karya Dongoran mengatakan kebutuhan tenaga kerja tersebut mencakup sekitar 8.700 orang di sektor hulu, 62.900 orang untuk kegiatan produksi atau on-farm, serta 11.900 orang di sektor hilir.

"Ini direncanakan 14.000 hektare, nanti akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kesiapan lahannya. Itu ada di empat kabupaten di Provinsi Jawa Barat untuk tahap satu ini," kata Ridho di Jakarta, Selasa (3/11).

Menurut dia, empat kabupaten tersebut berada di Jawa Barat, yakni Bekasi, Karawang, Indramayu, dan Subang.

Ia menjelaskan revitalisasi tambak diperlukan karena sejumlah penelitian menunjukkan kawasan Pantura Jawa menghadapi keterbatasan untuk mendukung produksi udang dengan teknologi budi daya konvensional yang selama ini digunakan.

Oleh karena itu, pengembangan kawasan tersebut akan disertai perubahan teknologi budi daya untuk mengatasi berbagai faktor pembatas produktivitas.

Selain revitalisasi tambak Pantura, KKP juga mengembangkan kawasan budi daya udang terintegrasi atau Integrated Shrimp Farming di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dengan luas rencana mencapai 2.000 hektare.

Kawasan tersebut dirancang sebagai ekosistem usaha dari hulu hingga hilir, mencakup penyediaan benih, fasilitas pembenihan, pakan, kegiatan produksi, hingga pengolahan hasil perikanan. Program itu diproyeksikan menyerap sekitar 5.424 tenaga kerja.

KKP juga mengembangkan budi daya ikan darat tematik melalui teknologi Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) dan minapadi. Mini RAS ditargetkan berkembang di 40.000 lokasi hingga 2029.

Untuk pengembangan Mini RAS itu, KKP memperkirakan dibutuhkan 8.000 orang sebagai tenaga pengelola dan 40.000 orang untuk kegiatan pembangunan.

Ridho mengatakan berbagai program tersebut membutuhkan SDM dengan kompetensi teknis produksi, penguasaan teknologi budi daya modern, serta manajemen usaha, termasuk pemasaran dan kewirausahaan.

Ia mengusulkan penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi kelautan dan perikanan KKP, penyiapan tenaga kerja terampil, dan penguatan kerja sama dengan industri untuk mendukung kebutuhan SDM dalam pelaksanaan program prioritas perikanan budi daya.

Adapun KKP telah membentuk Ocean Institute of Indonesia (OII) melalui penggabungan 11 perguruan tinggi dan politeknik di bawah kementerian tersebut sebagai bagian dari transformasi pendidikan kelautan dan perikanan.

Saat ini, terdapat sekitar 5.955 peserta didik pendidikan vokasi kelautan dan perikanan di lingkungan OII, yang terdiri atas 5.074 peserta pendidikan tinggi dan 881 peserta pendidikan menengah.