Pemerintah Provinsi Jambi Sediakan Bantuan Beras Cadangan Pangan untuk Desa Rentan

KOTA JAMBI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyiapkan alokasi bantuan beras yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah (CPP) daerah untuk menyasar masyarakat di 200 desa yang masuk dalam kategori rentan rawan pangan.

​Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah, melalui keterangan di Jambi, Sabtu (24/10), menyampaikan bahwa intervensi pangan tersebut didasarkan pada hasil pemetaan daerah kerentanan pangan terbaru yang diperbarui pada 2025.

​"Berdasarkan peta rentan rawan pangan yang kita perbarui pada 2025, masih ada 200 desa yang rentan rawan pangan. Kita akan memilih desa-desa yang betul-betul membutuhkan untuk diberikan bantuan intervensi dari cadangan beras pemerintah," kata Johansyah.

Ia menyampaikan, stok cadangan beras milik Pemerintah Provinsi Jambi saat ini tercatat di angka 26 ton.

Nantinya, penyaluran bantuan beras tersebut akan diprioritaskan bagi kelompok masyarakat desil satu dan dua yang terdata belum menerima bantuan pangan dari pemerintah pusat.

Untuk menjaga ketepatan sasaran dan mengantisipasi terjadinya tumpang tindih data penerima manfaat, Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, serta dinas ketahanan pangan di tingkat kabupaten dan kota.

Terkait waktu penyaluran, Johansyah menjelaskan bantuan pangan dari pemerintah pusat dijadwalkan mulai didistribusikan pada awal November.

Sementara itu, bantuan beras dari Pemprov Jambi disiapkan sebagai langkah intervensi pendamping berdasarkan verifikasi data di lapangan.

​Kebutuhan bantuan beras diperkirakan mencapai sembilan kilogram per orang untuk alokasi 30 hari, dengan mengacu pada asumsi rata-rata konsumsi beras sebesar 0,3 kilogram per orang per hari. Sementara itu, total jumlah penerima akhir beserta teknis penyaluran saat ini masih dalam tahap pematangan perencanaan.

Di sisi lain, dirinya memastikan ketersediaan komoditas pangan pokok secara umum di wilayah Provinsi Jambi berada dalam kondisi aman.

Meski demikian, pemantauan ketat tetap dilakukan terhadap pasokan pasokan daging ayam, daging kerbau, dan daging sapi.

Sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan, Pemprov Jambi bersama Perum Bulog terus gencar menggelar operasi pasar serta program gerakan pangan murah (GPM) yang jangkauannya akan diperluas hingga ke tingkat kelurahan.

Upaya stabilisasi tersebut turut berdampak positif terhadap laju inflasi daerah, dibuktikan mampu menekan inflasi dari 3,60 persen pada Agustus menjadi 2,97 persen pada September.

Johansyah menegaskan, pihak Pemprov akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota demi menjamin ketersediaan bahan pokok, mengendalikan gejolak harga, serta memastikan jaring pengaman sosial tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Di Agustus inflasi kita 3,60 persen di September menurun menjadi 2,97, artinya secara nasional kita berada di peringkat delapan inflasi terendah se-Indonesia," tutupnya.