RI Bawa Terobosan di COP31: Laut Bukan Korban, Tapi Solusi Selamatkan Bumi

 TURKI – Indonesia mengguncang forum iklim dunia COP31. Lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Indonesia menuntut dunia berhenti menganggap laut hanya sebagai korban perubahan iklim. Laut harus diakui sebagai solusi utama, dengan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagai senjata pamungkasnya.

Tuntutan itu disampaikan langsung dalam Dialog Laut dan Perubahan Iklim pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye, Sabtu (15/11/2026).

Isi Penting Kedua: 3 Tuntutan Indonesia

Mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri KKP Irwan Meilano menyampaikan tiga prioritas utama Indonesia:

1. Keputusan COP31 harus akui laut sebagai solusi iklim, bukan sekadar objek terdampak. Hasil dialog harus masuk ke pilar aksi iklim, terutama pendanaan dan adaptasi.

2. Kerja sama kelautan di UNFCCC harus berlanjut, dengan peta jalan multiyears yang selaras Perjanjian Paris, sukarela, dan tidak menambah beban pelaporan negara.

3. Aksi iklim berbasis laut harus dipercepat implementasinya, bukan hanya jadi wacana.

“Keputusan COP31 perlu mengakui laut sebagai bagian dari solusi perubahan iklim. Hasil dan pesan utama dari dialog tahun ini harus terintegrasi secara nyata ke dalam pilar-pilar aksi iklim, terutama pendanaan dan adaptasi,” tegas Irwan dalam intervensinya.

Isi Penting Ketiga: Bukti Nyata Indonesia Sudah Bergerak

Indonesia tidak hanya menuntut, tapi sudah memberi contoh. Irwan memaparkan, Indonesia telah memasukkan ekosistem mangrove dan padang lamun ke dalam dokumen Second NDC, dengan target rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare.

Indonesia juga tengah memperkuat regulasi untuk pendanaan karbon biru, termasuk melalui Peraturan Menteri tentang Nilai Ekonomi Karbon di sektor kelautan.

Bagi Indonesia, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang adalah infrastruktur alami yang memperkuat ketahanan ekosistem, menjaga ketahanan pangan, serta menopang mata pencaharian masyarakat pesisir.

Butuh Duit, Bukan Janji

Meski sudah bergerak, Irwan mengingatkan pelaksanaan komitmen kelautan masih butuh dukungan internasional. Indonesia mendorong perluasan akses pendanaan berbasis hibah, dukungan pengembangan proyek, perbaikan sistem pelacakan pendanaan kelautan, serta peningkatan kapasitas negara dalam mengembangkan karbon biru.

“Banyak komitmen kelautan masih bergantung pada dukungan. Kita membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pendanaan hibah, dukungan pengembangan proyek, pelacakan pendanaan kelautan yang lebih baik, serta penguatan kapasitas agar potensi karbon biru dapat diwujudkan menjadi aksi iklim nyata,” tegas Irwan.