India Angkat 500 Juta Warga dari Kemiskinan, tetapi Kesenjangan Ekonomi Kian Menganga

NEW DELHI – India mencatat pencapaian besar dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hampir 500 juta penduduk berhasil keluar dari kemiskinan dalam kurun waktu 12 tahun, meskipun negara berpenduduk sekitar 1,4 miliar jiwa itu masih menghadapi persoalan kesenjangan ekonomi yang semakin tajam.

Laporan terbaru Bank Dunia menyebutkan, tingkat kemiskinan ekstrem di India merosot dari 27,1 persen pada 2011 menjadi hanya 2,6 persen pada 2023. Capaian tersebut menjadi salah satu penurunan kemiskinan terbesar di dunia dalam periode relatif singkat.

Dilansir dari Al Jazeera, Selasa (3/11), keberhasilan India itu hanya memiliki pembanding dalam skala serupa, yakni Tiongkok. Negara tersebut berhasil mengangkat lebih dari 800 juta penduduk dari kemiskinan ekstrem, tetapi membutuhkan waktu sekitar empat dekade untuk mencapai hasil tersebut.

Meski demikian, keberhasilan menekan kemiskinan ternyata belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Ketika jutaan keluarga berhasil memperbaiki kondisi ekonominya, kekayaan nasional justru semakin terkonsentrasi pada kelompok masyarakat berpenghasilan tertinggi.

Menurut Laporan Ketidaksetaraan Dunia 2026, India masih termasuk negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi. Sebanyak 10 persen kelompok berpenghasilan teratas menguasai sekitar 58 persen pendapatan nasional. Sebaliknya, separuh penduduk dengan pendapatan terendah hanya menikmati sekitar 15 persen.

Pertumbuhan ekonomi dan bantuan sosial

Bank Dunia menggunakan sejumlah survei rumah tangga resmi India untuk mengukur perkembangan kemiskinan. Dengan menggunakan ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah sebesar 4,2 dolar AS per hari, persentase penduduk miskin turun dari 57,7 persen menjadi 16,1 persen.

Perubahan tersebut diperkirakan membuat sekitar 496 juta orang berhasil keluar dari kategori kemiskinan berdasarkan standar tersebut.

Para penulis laporan Bank Dunia yang dipimpin ekonom kemiskinan Asia Selatan, Ayago Wambile, menilai penurunan kemiskinan didorong oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, terutama bagi perempuan, serta semakin luasnya program bantuan sosial.

Bank Dunia memperkirakan tren tersebut masih berlanjut. Tingkat kemiskinan berdasarkan garis 4,2 dolar AS per hari diproyeksikan turun dari 14,2 persen pada 2026 menjadi 12,1 persen pada 2028.

Ekonom Surjit Bhalla, mantan direktur eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF), menilai hasil analisis Bank Dunia tersebut memiliki kredibilitas tinggi. Menurutnya, lembaga itu menggunakan metode pengukuran konsumsi per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli sehingga memungkinkan perbandingan antarnegara.

Bank Dunia bahkan menyebut perkembangan India sebagai salah satu penurunan kemiskinan tercepat di dunia.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari perjalanan reformasi ekonomi India sejak awal 1990-an. Kebijakan liberalisasi ekonomi yang dimulai ketika Partai Kongres berkuasa membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat selama lebih dari tiga dekade.

Sejumlah pemerintahan setelahnya juga melanjutkan berbagai program perlindungan sosial untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketika menjabat sebagai perdana menteri, Manmohan Singh memperkenalkan program jaminan pekerjaan pedesaan yang memberikan kesempatan kerja minimal 100 hari dalam setahun.

Sementara itu, sejak Narendra Modi berkuasa pada 2014, pemerintah memperluas bantuan sosial melalui transfer tunai langsung, distribusi bahan pangan gratis, dan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Saat ini, sekitar 800 juta penduduk India mendapatkan bantuan bahan pangan gratis dari pemerintah. Meski program tersebut membantu menjaga daya beli masyarakat, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa bantuan pangan tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan secara menyeluruh.

Pemerintahan Modi juga memperluas pembangunan fasilitas sanitasi, terutama toilet di kawasan pedesaan. Akses air bersih melalui jaringan perpipaan turut mengalami peningkatan.

Data pemerintah menunjukkan, cakupan rumah tangga pedesaan yang memperoleh air bersih melalui pipa meningkat dari kurang dari 17 persen pada Agustus 2019 menjadi sekitar 82 persen.

Ekonom Bhalla dan Karan Bhasin dalam penelitian yang diterbitkan Brookings Institution pada Maret 2024 menyebut peningkatan akses air bersih berpotensi menekan penyakit. Kondisi kesehatan yang lebih baik memungkinkan masyarakat bekerja lebih produktif dan memperoleh pendapatan lebih tinggi.

Kemiskinan belum sepenuhnya teratasi

Di balik pencapaian tersebut, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa keberhasilan menurunkan angka kemiskinan ekstrem tidak berarti persoalan kesejahteraan India telah selesai.

Santosh Mehrotra, ekonom pembangunan yang pernah bekerja di Komisi Perencanaan India, mengatakan jumlah absolut penduduk miskin di negara tersebut masih menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

India juga merupakan satu-satunya negara berpendapatan menengah bawah di antara anggota G20 yang sebagian besar terdiri atas negara berpendapatan menengah atas dan tinggi.

Menurut Mehrotra, pemerintah perlu memiliki ukuran kemiskinan nasional sendiri agar lebih mampu menggambarkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia mengkritik keputusan pemerintah India sejak 2014 yang tidak lagi secara mandiri menghitung tingkat kemiskinan dan lebih mengandalkan estimasi Bank Dunia.

Mehrotra menilai pola konsumsi masyarakat terus berubah. Kepemilikan telepon seluler, misalnya, yang dahulu belum merata kini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pedesaan. Perubahan tersebut perlu diperhitungkan ketika pemerintah menentukan kebutuhan dasar dan garis kemiskinan.

Namun, Bhalla menolak anggapan bahwa penggunaan standar Bank Dunia membuat hasil pengukuran kemiskinan India tidak dapat dipercaya. Ia mengatakan metodologi dan perkiraan lembaga tersebut telah melalui pemeriksaan para akademisi serta pemerintah negara yang bersangkutan.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kualitas bantuan pangan. Bhalla dan Bhasin menilai distribusi makanan gratis kepada sekitar 800 juta orang masih lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kalori.

Menurut keduanya, subsidi pangan seharusnya lebih tepat sasaran dan memperhatikan kualitas gizi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara lebih efektif.

Keberlanjutan program tersebut juga menjadi pertanyaan, mengingat lebih dari separuh penduduk India masih bergantung pada bantuan pangan pemerintah.

Ekonom Jayati Ghosh dari University of Massachusetts Amherst menyoroti persoalan lain, yakni rendahnya investasi pemerintah dalam pelayanan kesehatan publik.

India hanya mengalokasikan sedikit lebih dari 1 persen produk domestik bruto (PDB) untuk kesehatan publik. Akibatnya, banyak rumah sakit pemerintah mengalami kekurangan anggaran dan kelebihan beban pasien.

Masyarakat akhirnya harus menanggung sebagian besar biaya pengobatan secara mandiri. Beban pengeluaran kesehatan tersebut bahkan dapat mendorong keluarga miskin masuk ke dalam jerat utang.

Ghosh juga menyoroti stagnasi upah riil yang membuat sebagian pekerja tidak menikmati peningkatan kesejahteraan seiring pertumbuhan ekonomi.

Laporan Bank Dunia mencatat pendapatan rata-rata 10 persen pekerja dengan penghasilan tertinggi pada 2023 mencapai sekitar 13 kali lipat dibandingkan pendapatan 10 persen pekerja terbawah.

Pengangguran anak muda dan jurang kekayaan

Ketimpangan ekonomi juga tercermin dalam terbatasnya kesempatan kerja, terutama bagi generasi muda.

Data pemerintah India menunjukkan tingkat pengangguran kaum muda meningkat dari 13,8 persen pada April 2025 menjadi 15,2 persen pada Maret 2026.

Sementara itu, laporan State of Working India 2026 yang diterbitkan Universitas Azim Premji di Bengaluru mencatat hampir 40 persen lulusan berusia 15-25 tahun masih menganggur. Pada kelompok usia 25-29 tahun, angkanya mencapai sekitar 20 persen.

Situasi bahkan lebih sulit bagi mereka yang memiliki pendidikan diploma atau gelar pascasarjana. Tingkat pengangguran kelompok tersebut dilaporkan mencapai 29,4 persen.

Nitin Kumar Bharti, dosen di University of Western Australia sekaligus salah satu penulis penelitian World Inequality Lab mengenai ketimpangan pendapatan dan kekayaan India, menilai capaian pengurangan kemiskinan memang patut diapresiasi.

Namun, menurutnya, masih terdapat sekitar 233 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan 4,2 dolar AS per hari.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi India belum dinikmati secara merata. Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi mendapatkan porsi keuntungan yang semakin besar, sementara masyarakat bawah masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan kepemilikan aset.

Ketimpangan tersebut juga berkaitan dengan persoalan struktural yang telah berlangsung lama, termasuk sistem kasta, kepemilikan aset yang tidak merata, serta rendahnya investasi pendidikan dasar.

Menurut Bharti, ketimpangan bukan hanya menyangkut perbedaan pendapatan, tetapi juga perbedaan kesempatan. Keluarga kaya memiliki kemampuan lebih besar untuk membiayai pendidikan, pengobatan, perumahan, hingga modal usaha dibandingkan keluarga miskin.

Konsentrasi kekayaan juga berpotensi membuat kelompok kecil masyarakat memiliki pengaruh lebih besar terhadap kebijakan ekonomi dan politik.

Perlu pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan

Sejumlah ekonom menilai India perlu mengubah pendekatan pembangunan agar keberhasilan mengurangi kemiskinan dapat berjalan beriringan dengan pemerataan ekonomi.

Dipa Sinha, ekonom pembangunan dari Universitas Azim Premji, mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap redistribusi kekayaan.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan bantuan sosial. Pemerintah perlu menerapkan sistem perpajakan progresif yang membuat kelompok berpenghasilan tinggi memberikan kontribusi lebih besar.

Selain itu, investasi dalam layanan publik universal, terutama pendidikan dan kesehatan, perlu diperluas agar masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi memiliki kesempatan yang lebih setara.

Bharti juga menilai pembangunan infrastruktur fisik harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ia menunjuk pengalaman Tiongkok yang berhasil menekan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas pertanian, percepatan industrialisasi, perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota, serta investasi besar-besaran dalam pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur.

Menurutnya, pembangunan jalan raya, transportasi, dan infrastruktur dasar memang penting untuk menghubungkan masyarakat dengan pusat kegiatan ekonomi. Namun, manfaat pembangunan itu tidak akan maksimal apabila masyarakat tidak memiliki pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.

Karena itu, pemerintah India perlu memperkuat sekolah dan rumah sakit publik agar masyarakat berpenghasilan rendah mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta dari pembangunan.

Bharti juga mendorong penerapan pajak progresif untuk membiayai investasi sosial sekaligus memastikan beban pembangunan dibagi sesuai kemampuan ekonomi masing-masing kelompok.

Pencapaian India mengangkat hampir 500 juta orang keluar dari kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan program perlindungan sosial dapat menghasilkan perubahan besar. Namun, tantangan berikutnya bukan sekadar menurunkan jumlah penduduk miskin, melainkan memastikan hasil pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok yang sudah sejahtera.