Kerusuhan Migran Menjalar ke Swiss, Citra sebagai Negara Paling Stabil di Eropa Terancam

LAUSANNE – Reputasi Swiss sebagai negara yang aman, tertib, dan stabil di Eropa mulai menghadapi ujian. Serangkaian kerusuhan yang melibatkan kelompok pemuda berlatar belakang migran terjadi di sejumlah kota, dengan Lausanne menjadi salah satu pusat bentrokan paling serius dalam beberapa dekade terakhir.

Kerusuhan di Lausanne dipicu kematian seorang remaja berusia 17 tahun keturunan migran dalam kecelakaan setelah terlibat insiden skuter curian dan pengejaran polisi. Peristiwa tersebut dengan cepat memicu kemarahan di kalangan kelompok pemuda.

Dalam dua malam berturut-turut, massa bertopeng turun ke jalan. Mereka membakar tempat sampah, merusak bus, serta menyerang polisi menggunakan batu dan kembang api.

Situasi semakin memburuk pada malam kedua ketika lebih dari 200 orang terlibat bentrokan dengan aparat. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk mengendalikan kerusuhan.

Pemandangan tersebut mengingatkan pada kerusuhan di kawasan pinggiran kota Paris dan Lyon, Prancis. Namun, kali ini kekerasan berlangsung di Lausanne, kota yang selama ini dikenal memiliki kehidupan sosial relatif tenang.

Dalam laporan The Spectator, 27 Agustus 2025, seorang pengacara internasional yang berbasis di Paris, yang firma hukumnya mengkhususkan dalam litigasi dan arbitrase komersial internasional yang kompleks, James Tidmarsh, menyoroti perubahan situasi tersebut. Menurutnya, persoalan yang selama ini identik dengan negara-negara seperti Prancis, Inggris, Jerman, Belgia, dan Swedia kini mulai muncul di Swiss.

Selama puluhan tahun, Swiss merasa memiliki keunggulan dibandingkan negara-negara tetangganya. Selain tidak memiliki sejarah kolonial seperti sejumlah negara Eropa lainnya, Swiss juga berada di luar Uni Eropa dan dikenal memiliki pengendalian imigrasi yang ketat.

Namun, perkembangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mampu mencegah munculnya ketegangan sosial.

Selama satu dekade terakhir, Swiss telah menerima lebih dari 200.000 pengungsi. Mereka antara lain berasal dari Eritrea, Somalia, Suriah, Afghanistan, serta sejumlah negara Afrika dan negara mayoritas Muslim lainnya.

Persoalan integrasi kemudian menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki konsentrasi penduduk berlatar belakang migran cukup besar.

Di Lausanne, persoalan tersebut juga bersinggungan dengan perdebatan politik mengenai keberagaman dan perlakuan aparat terhadap kelompok minoritas.

Kota yang dipimpin koalisi Partai Sosialis dan Partai Hijau itu selama ini dikenal menerapkan berbagai kebijakan progresif. Program yang dijalankan mencakup lokakarya keberagaman, pedoman bahasa inklusif, hingga kampanye antirasisme.

Namun, Tidmarsh menyoroti kondisi di distrik Prélaz, tempat sejumlah pemuda migran masih menghadapi persoalan pengangguran, kualitas perumahan yang buruk, dan ketidakpercayaan terhadap kepolisian.

Ketegangan semakin meningkat setelah empat polisi ditangguhkan akibat pesan WhatsApp bernada rasis. Kelompok kiri kemudian menuding adanya rasisme sistemik di tubuh kepolisian dan menilai perilaku aparat turut berkontribusi terhadap konflik.

Wali Kota Lausanne, Grégoire Junod, yang berasal dari Partai Sosialis, telah menjanjikan reformasi besar-besaran untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Dia juga mengakui adanya persoalan diskriminasi sistemik di lingkungan kepolisian.

Meski demikian, Tidmarsh berpendapat bahwa perdebatan mengenai dugaan rasisme polisi tidak boleh mengesampingkan persoalan integrasi dan kebijakan imigrasi.