RUU Perampasan Aset harus Utamakan Sistem Peradilan Pidana
Rabu, 28 Okt 2026, 03:12 WIB | Oleh: Tim Penulis“Artinya dua pasal ini berkemungkinan besar akan ditabrak habis-habisan oleh illicit enrichment ini, di mana setiap hak milik itu kemudian langsung dibuktikan dengan pembuktian terbalik, maka seseorang itu harus menjelaskan, dan kemudian hartanya langsung bisa dirampas begitu saja apabila dia tidak bisa menjelaskan asal-usulnya,” katanya.
Selain itu, menurut dia, RUU Perampasan Aset harus mengedepankan kepastian hukum yang adil. Dia menilai penggunaan mekanisme pembuktian terbalik harus digunakan untuk hal tertentu saja, tidak pada semua keadaan.
Biasanya, kata dia, alur proses hukum itu dimulai dari pembuktian, pembelaan terdakwa, dan penilaian hakim. Namun jika mekanisme illicit enrichment diterapkan, menurut dia, setiap ada selisih harta, maka terdakwa harus dipaksa membuktikan seluruh asal usulnya. “Kalau kemudian gagal membuktikan, maka otomatis itu dipidana,” katanya.
Menurut dia, ketidakwajaran kekayaan itu tidak sama dengan harta hasil tindak pidana. Dia menilai tidak sedikit orang yang hartanya bertambah tiba-tiba, tetapi belum tentu dari hasil tindak pidana.
Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono mengatakan penyusunan RUU Perampasan Aset harus mencegah kepentingan asing yang berkedok mendorong suatu opini ataupun isu yang nantinya akan menjadi kegelisahan ataupun bumerang bagi Indonesia.
Dia mengatakan RUU itu harus memberikan dampak positif untuk kepentingan nasional.Ant/S-2
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!