Irak Bongkar Sindikat Penyelundupan Minyak
Selasa, 17 Nov 2026, 19:01 WIB | Oleh: Deri Henriawan
Doc: AFP
ISTANBUL – Aktivitas penyelundupan minyak di Kota Jurf al-Sakhar, Irak tengah, terbongkar lewat penyelidikan parlemen setempat. Pada Senin (16/11), seorang anggota komite penyelidikan mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengumpulkan bukti kuat berupa dokumen, foto, hingga rekaman kamera nirawak (drone).
Anggota komite tersebut, Ali Anhair, menuturkan kepada kantor berita resmi Irak, INA bahwa analisis laporan penyelidik dan pemindaian citra termal mendeteksi sekitar 25 unit truk tangki berkapasitas masing-masing 36.000 liter yang dikerahkan dalam praktik ilegal itu.
Dia menyebut temuan itu sebagai sesuatu yang “mengejutkan” dan menyerukan tindakan tegas untuk menghentikan penyelundupan di wilayah yang berada di Provinsi Babil tersebut dan dikuasai kelompok bersenjata Kataib Hezbollah.
Anhair mengatakan komite akan menyerahkan laporan akhir setelah meminta keterangan dari para menteri terkait.
Pada Senin (9/11), juru bicara pemerintah Haider al-Aboudi mengatakan Perdana Menteri Ali al-Zaidi telah memerintahkan pengerahan pasukan ke Jurf al-Sakhar dan memberikan tenggat waktu kepada Kataib Hizbullah untuk meninggalkan wilayah tersebut. Namun, dia tidak mengungkapkan batas waktu yang ditetapkan maupun kapan pasukan akan mulai memasuki wilayah itu.
Al-Aboudi mengatakan tim penyelidik pemerintah telah memeriksa enam lokasi pada Jumat (13/11) dan menemukan bukti adanya perusakan jaringan pipa serta upaya untuk menyembunyikan tindakan tersebut. Tim juga menemukan dua kilang minyak, satu truk tangki, dan sejumlah tangki penyimpanan.
Kataib Hezbollah pada Minggu (15/11) membantah terlibat dalam penyelundupan minyak. Kelompok tersebut menyatakan bahwa para penyelidik tidak menemukan bukti perusakan jaringan pipa dan fasilitas yang digunakan untuk memasok bahan bakar bagi kendaraan militer.
Al-Zaidi memulai penyelidikan tersebut pada 11 November. Setelah meninjau hasil penyelidikan pada Sabtu (14/11), dia memberhentikan sembilan pejabat keamanan dan administrasi, termasuk kepala kepolisian Babil dan komandan pasukan Mobilisasi Populer (Popular Mobilization Forces/PMF) tingkat provinsi. Ant
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!