DPR Dukung Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi, Ini Alasannya

Jumat, 09 Okt 2026, 21:50 WIB

 JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, kapasitas smelter Nickel Pig Iron (NPI) di dalam negeri sudah berlebih sehingga investasi baru perlu diarahkan pada industri pengolahan lanjutan.

Wacana tersebut mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuka opsi moratorium pada Rabu (7/10/2026). Langkah itu dipertimbangkan karena pasokan nikel dinilai melebihi kebutuhan pasar sehingga menekan harga. Namun, kebijakan moratorium tersebut belum diputuskan pemerintah.

Ket. Foto: Kapasitas smelter Nickel Pig Iron (NPI) di dalam negeri sudah berlebih sehingga investasi baru perlu diarahkan pada industri pengolahan lanjutan — Sumber: Antara

Bambang menilai hilirisasi nikel tahap pertama telah mendorong tumbuhnya industri pengolahan yang menghasilkan NPI dan ferronickel. Meski demikian, sebagian produk tersebut masih dijual ke luar negeri sehingga nilai tambah yang dapat dikembangkan di dalam negeri dinilai belum maksimal.

“Yang kita butuhkan sekarang ini adalah hilirisasi lanjutan, jadi tidak berhenti pada pembangunan pabrik atau smelter setengah jadi tahap pertama,” ujar Bambang dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (9/10)

Investasi ke Produk Turunan

Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar itu, investasi baru perlu diarahkan pada industri yang mampu mengolah NPI dan ferronickel menjadi produk turunan dengan nilai tambah lebih tinggi. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya berfokus pada pengolahan bijih nikel menjadi bahan setengah jadi, tetapi berlanjut ke tahapan industri berikutnya.

Ia menilai wacana moratorium dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi arah investasi dan mendorong pengembangan kapasitas pengolahan lanjutan. Pasalnya, Indonesia dinilai tidak lagi membutuhkan penambahan kapasitas smelter NPI dalam jumlah besar.

“Kami terbuka dengan segala ide dan masukan, termasuk gagasan Menteri ESDM untuk moratorium smelter nikel setengah jadi. Untuk smelter NPI, kita sudah overload. Yang kita perlukan adalah smelter lanjutan yang mengolah NPI tersebut,” tegasnya.

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.