Aset Kejahatan Jangan Mengendap, Korban Investasi Bodong Menanti Kepastian

Efektivitas RUU Perampasan Aset pada akhirnya tidak hanya diukur dari keberhasilan memiskinkan pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara mengembalikan hak masyarakat yang dirugikan.

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diharapkan dapat menjangkau pelaku investasi bodong dan penipuan perjalanan ibadah. Dengan begitu, orientasi penegakan hukum tak hanya berhenti pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan kerugian korban.

Selama ini, proses hukum kerap belum menjamin dana masyarakat yang digelapkan dapat dikembalikan. Karena itu, regulasi tersebut perlu memastikan aset hasil kejahatan dapat ditelusuri, disita, dan dimanfaatkan untuk memulihkan hak korban.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menjelaskan salah satu persoalan yang kerap dihadapi korban penipuan adalah sulitnya memperoleh kembali kerugian setelah pelaku diproses secara hukum. Dalam sejumlah kasus, aset pelaku telah berpindah tangan atau tersebar sehingga sulit ditelusuri dan dipulihkan. Akibatnya, penghukuman terhadap pelaku tidak selalu diikuti dengan pengembalian hak korban.

“Selama ini memang investasi bodong, kemudian juga penipuan-penipuan terkait dengan misalnya perjalanan-perjalanan ibadah keagamaan. Karena pelakunya kan dihukum, tapi korban tidak mendapatkan harta yang mereka inginkan. Karena asetnya sudah ke mana-mana dan biasanya putusan majelis hakim juga tidak secara tegas,” jelas Nasir dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (10/11).

Menurut dia, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi perampasan aset. Pasalnya, penegakan hukum terhadap pelaku belum sepenuhnya menjawab kerugian masyarakat apabila aset yang berkaitan dengan tindak pidana tidak berhasil dipulihkan untuk memenuhi hak korban.

Nasir juga menyoroti kecenderungan pelaku yang lebih memilih menjalani hukuman badan daripada memenuhi kewajiban mengganti kerugian. Kondisi tersebut semakin menyulitkan korban untuk memperoleh kembali dana yang telah diserahkan kepada pelaku, terutama dalam perkara penipuan dengan nilai kerugian besar.

“Kadang, pelaku lebih memilih untuk kurungan badan daripada harus mengganti uang, mengganti rugi,” ungkap legislator dari Fraksi PKS itu.

Karena itu, Nasir berharap RUU Perampasan Aset dapat menjangkau persoalan tersebut sehingga aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat ditelusuri dan dimanfaatkan untuk memulihkan hak korban. Menurut dia, kapasitas lembaga yang nantinya diberi kewenangan mengelola aset menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.

“Karena itu sekali lagi undang-undang ini diharapkan bisa menjangkau ke situ. Bisa menjangkau ke situ sehingga kemudian korban yang mengalami penipuan itu bisa mendapatkan kembali haknya,” katanya.

Dia menambahkan, tantangan tersebut perlu menjadi perhatian lembaga yang nantinya diberi kewenangan mengelola aset hasil tindak pidana. Pengelolaan aset tidak semestinya hanya berorientasi pada penyitaan atau perampasan, tetapi juga harus memperhatikan mekanisme pemulihan hak masyarakat yang menjadi korban.

Nasir berharap pembahasan RUU Perampasan Aset mendapat dukungan masyarakat sehingga dapat segera diselesaikan menjadi undang-undang. Menurut dia, kebutuhan terhadap regulasi tersebut juga berkaitan dengan upaya meningkatkan pemulihan kerugian negara yang selama ini dinilai masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai kerugian akibat tindak pidana korupsi.

“Kita sadar bahwa kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara ketika kemudian kasus itu diambil atau disidik atau diusut oleh aparat penegak hukum, pengembaliannya itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan uang yang dirampok oleh para koruptor,” pungkas politisi dari dapil Aceh II itu.

Pengembalian Cepat

Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin berharap RUU Perampasan Aset mengatur mekanisme pengembalian aset hasil penelusuran dan penyitaan secara langsung kepada korban penipuan, khususnya korban investasi bodong dan penipuan perjalanan umrah. Menurutnya, pengembalian tersebut tidak perlu melalui badan pengelola aset agar proses pemulihan kerugian tidak berlarut-larut.

Safaruddin juga berpandangan pengembalian aset tersebut sebaiknya tidak harus melalui badan pengelola aset terlebih dahulu. Menurutnya, mekanisme yang terlalu panjang berpotensi membuat proses pengembalian kepada korban menjadi tidak segera terlaksana.

“Kita mengharapkan seperti itu supaya kalau melalui badan itu nanti dikelola masuk ke negara lagi. Tapi kita harapkan untuk segera dikembalikan kepada para korban,” jelasnya.

Dia menilai, penegakan hukum tidak cukup hanya menindak pelaku, tetapi juga harus memastikan korban memperoleh kembali hak ekonominya. Safaruddin juga mengimbau masyarakat lebih cermat memeriksa kredibilitas, kemampuan finansial, dan kelayakan penyelenggara investasi maupun biro perjalanan umrah sebelum melakukan transaksi.