Kaltim Perkuat Mitigasi Ruang Laut Cegah Benturan Jalur Kapal ke IKN

Jumat, 20 Nov 2026, 03:27 WIB

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat mitigasi tata ruang laut guna mencegah benturan alur pelayaran logistik menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan wilayah tangkap nelayan tradisional.

“Perairan pesisir kita adalah ruang hidup bagi sekitar 7.600 nelayan. Penyusunan kebijakan tata ruang laut harus berbasis data faktual dan tidak boleh mengabaikan keberadaan masyarakat pesisir,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim Irhan Hukmaidy di Samarinda, beberapa waktu lalu. Di sela diskusi mendalam atau focus group discussion (FGD) bertema “Penyatuan dan Penataan Ruang Perairan Kaltim” di Kantor DKP Kaltim, Irhan menjelaskan tingginya aktivitas kapal logistik menuju ibu kota baru meningkatkan tekanan terhadap ruang perairan setempat.

Ket. Foto: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim Irhan Hukmaidy. — Sumber: Antara

Kondisi tersebut menuntut mitigasi ruang laut dengan tingkat presisi tinggi agar aktivitas pelayaran nasional tidak memicu konflik pemanfaatan ruang maupun meminggirkan masyarakat lokal. Irhan berharap hasil pemetaan pesisir ini menjadi peta jalan (roadmap) pertumbuhan ekonomi perikanan yang selaras dengan kelestarian lingkungan melalui tiga langkah strategis utama.

Pertama, penguatan tata kelola Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui integrasi perizinan lintas instansi. Langkah ini mencakup penyederhanaan izin pariwisata bahari untuk menarik investasi di sektor kelautan dan perikanan.

Kedua, pengembangan kawasan konservasi produktif berbasis masyarakat yang menggabungkan fungsi ekowisata, rehabilitasi ekosistem mangrove, serta penjagaan daerah pemijahan ikan (spawning ground).

Ketiga, penetapan zonasi hak eksklusif untuk memberikan perlindungan penuh bagi nelayan tangkap sebagai jaminan ruang melaut yang aman. “Kita harus memberikan kedaulatan penuh kepada nelayan kita melalui jaminan zonasi tangkap yang jelas,” ujar Irhan.

Selain penataan ruang, DKP Kaltim berkomitmen mendorong transformasi digital dalam tata kelola kelautan.

Pemanfaatan teknologi pemantauan kelautan (marine monitoring) berbasis satelit dinilai krusial untuk mendeteksi anomali serta memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan Kaltim.

Irhan mengingatkan bahwa seluruh penyusunan regulasi dan birokrasi harus bermuara pada kualitas pelayanan publik yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Birokrasi hadir untuk melayani masyarakat. Semua upaya memperbaiki tata kelola ruang laut ini pada akhirnya harus berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir Kalimantan Timur,” ­terang Irhan. Ant/S-2

Redaktur: Sriyono

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.