Jangan Cuma Ditegur, DPR Minta Spekulan dan Kartel Pangan Dihukum Berlapis
Selasa, 17 Nov 2026, 17:50 WIBJAKARTA -Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap spekulan dan kartel pangan yang mempermainkan harga dan ketersediaan pangan di pasar.
Desakan itu disampaikan Herman saat menanggapi gejolak harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun, dalam wawancara dengan media di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Kenapa Harga Pangan Naik?
Menurut Herman, harga pangan naik-turun itu dipengaruhi oleh keseimbangan pasokan dan permintaan. Ini yang disebut hukum besi ekonomi.
Harga bisa naik karena produksi turun akibat cuaca, misalnya El Nino dan kemarau panjang. Tapi harga juga bisa naik karena ulah penimbun yang sengaja menahan barang agar langka, lalu menjualnya dengan harga tinggi.
"Jika memang ditemukan bahwa harga pangan kenaikan ini ditentukan oleh karena adanya kartel, oleh karena ada spekulan, saya kira inilah peran dari aparat penegak hukum," tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Hukumannya Harus Berlapis
Herman menegaskan, negara sebenarnya sudah punya aturan yang kuat untuk menjerat pelaku kecurangan pangan. Tinggal mau ditegakkan atau tidak.
Hukumannya pun bisa berlapis, tidak cuma satu pasal.
"Hukumannya berlapis, bisa melalui Undang-Undang Pangan, bisa melalui Undang-Undang Perdagangan, bahkan bisa melalui KUHP bagi setiap orang yang melakukan penimbunan," jelasnya.
Tujuannya satu: biar ada efek jera. Kalau cuma ditegur, pelaku akan mengulang lagi.
Penindakan hukum ini, kata Herman, harus berjalan bersamaan dengan upaya pemerintah menggenjot produksi dalam negeri.
Bulog dan ID Food Tidak Bisa Sendirian
Herman juga mengapresiasi langkah pemerintah yang mengejar target swasembada pangan. Tapi ia mengingatkan, Perum Bulog dan ID Food tidak bisa bekerja sendirian.
Pemerintah daerah juga harus ikut turun mengawasi tata niaga di pasar.
"Sekarang tinggal bagaimana menertibkan pasar sehingga betul-betul barangnya tersedia dan harganya tercapai," pungkasnya.
Berdasarkan catatan Dewan Ekonomi Nasional, inflasi komponen pangan bergejolak (volatile food) menjadi salah satu indikator utama yang diwaspadai pemerintah, di tengah dampak kemarau panjang terhadap produksi beras akhir tahun.
- Bulog
- Kartel
- Herman Khaeron
- DPR RI
- ID FOOD
- Harga Pangan
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Berita Terkait:
-
Perkuat Cadangan Pangan, Bulog Serap Gabah Petani 4,4 Juta Ton Setara Beras
-
Dedi Mulyadi Siapkan Asuransi Ketenagakerjaan untuk Pekerja Genteng Rakyat, Sasar 5,4 Juta Warga.
-
Aset Kejahatan Jangan Mengendap, Korban Investasi Bodong Menanti Kepastian
-
Jaga Momentum Jakarta sebagai Pusat Pertumbuhan
-
Pengorbanan Pahlawan Jadi Tanggung Jawab Generasi Penerus
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.