Era Paradigma Pemberantasan Korupsi Cukup dengan Pemidanaan sudah Berakhir

Jumat, 20 Nov 2026, 03:15 WIB

JAKARTA - Pandangan bahwa para koruptor yang selama ini masih untung dari sisi materi karena hanya menjalani beberapa tahun hukuman pidana kini sudah berakhir. Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset akan menjadi momentum mengubah paradigma pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Penegakan hukum tidak boleh lagi hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi harus memastikan kekayaan hasil kejahatan dirampas dan dikembalikan untuk kepentingan negara serta masyarakat.

Ket. Foto: RUU Perampasan Aset Sah jadi undang-undang - MenPAN-RB Rini Widyantini menyampaikan pendapat akhir pemerintah atas RUU Perampasan Aset saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setelah 18 tahun bergulir di DPR. — Sumber: Koran Jakarta/M Fachri

Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyambut positif pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11). Menurut dia, selama ini keberhasilan pemberantasan korupsi terlalu sering diukur dari lamanya hukuman penjara, bukan dari besarnya aset hasil kejahatan yang berhasil dipulihkan.

“Seorang koruptor bisa saja menjalani hukuman, tetapi setelah bebas masih menikmati kekayaan hasil kejahatannya. Bahkan, kekayaan itu bisa dinikmati keluarga atau pihak lain. Paradigma seperti ini harus diakhiri,” kata Hardjuno.

Hukuman penjara tidak akan memberikan efek jera optimal selama keuntungan ekonomi dari tindak pidana masih dapat dinikmati pelaku. Karena itu, negara harus mampu menelusuri dan merampas aset yang dialihkan kepada keluarga, dititipkan kepada pihak lain, atau disembunyikan melalui perusahaan, sepanjang asal-usul kejahatannya dapat dibuktikan.

Hardjuno juga menilai ketentuan perampasan aset ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia penting untuk mencegah kekayaan hasil korupsi beralih menjadi warisan. Namun, penerapannya harus tetap melindungi hak pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik.

Ia mengingatkan, pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas harus disertai pembagian kewenangan yang tegas agar tidak menimbulkan tumpang tindih maupun birokrasi baru. Transparansi pencatatan, penilaian independen, serta pengawasan penyimpanan hingga penjualan aset menjadi keharusan untuk mencegah munculnya penyimpangan baru.

Pandangan serupa disampaikan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala. Mantan Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina itu menilai UU Perampasan Aset merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana atau asset recovery.

Regulasi tersebut jelasnya juga relevan dengan standar internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.

UNCAC, antara lain, mengatur pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil tindak pidana korupsi melalui Pasal 31 serta mendorong kerja sama internasional dalam pemulihan aset melalui Pasal 54 dan 55.

Meski demikian, Djumala mengingatkan pelaksanaan UU tersebut harus menjamin transparansi, pengawasan pengadilan, kepastian hukum, serta perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Kewenangan perampasan aset tidak boleh berubah menjadi instrumen politik untuk menekan pihak tertentu.

“Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi juga dari seberapa besar aset negara dapat diselamatkan dan dikembalikan untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Efektivitas Penegakan Hukum

Sementara itu, Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badiul Hadi, mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menyebut pengesahan UU tersebut sebagai tonggak bersejarah. Ukuran keberhasilan katanya sesungguhnya terletak pada efektivitas penegakan hukum dan pemulihan aset.

Ia menilai selama ini pemberantasan korupsi cenderung lebih menitikberatkan pemidanaan, sedangkan pengembalian kerugian negara belum menjadi prioritas utama. UU Perampasan Aset harus memastikan kejahatan tidak menjadi investasi yang menguntungkan meskipun pelakunya telah menjalani hukuman.

Namun, Badiul menekankan perlunya mekanisme pembuktian yang ketat, independensi peradilan, hak mengajukan keberatan, serta perlindungan hak pihak ketiga. Tanpa pengawasan independen, transparansi, dan akuntabilitas aparat, kewenangan perampasan aset berisiko disalahgunakan untuk kriminalisasi maupun perampasan hak warga.

“Jangan sampai pemulihan aset hanya menjadi angka statistik, sementara tata kelola hasil rampasan justru membuka ruang korupsi baru,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pembahasan regulasi tersebut telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Salah satu substansi penting ialah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based forfeiture). Rekannya, Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, menjelaskan mekanisme itu memungkinkan negara tetap mengejar aset ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, mengalami sakit permanen, atau melarikan diri.

Selain itu, pengaturan mencakup perluasan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset, termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.

UU tersebut juga mengatur pembentukan badan pengelola aset untuk memastikan penyimpanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga penjualan aset rampasan berlangsung profesional dan akuntabel.

Dengan demikian, tantangan setelah pengesahan bukan sekadar menjalankan kewenangan baru, melainkan membuktikan bahwa negara mampu memulihkan kekayaan hasil kejahatan tanpa mengorbankan prinsip negara hukum. Keberhasilan UU ini akan ditentukan oleh besarnya aset yang benar-benar kembali kepada negara dan korban, sekaligus terjaminnya keadilan dalam proses perampasan.

  • UU Perampasan Aset

Redaktur: Vitto Budi

Penulis: Eko S, Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.