BI Bisa Tahan Imbas Kebijakan The Fed dengan Ikut Menaikkan Suku Bunga

WASHINGTON - Risalah rapat Federal Reserve AS yang dirilis pada Rabu (7/10), menunjukkan sebagian besar pengambil kebijakan memperkirakan kenaikan suku bunga pada akhir tahun, sebagai upaya bank sentral mengatasi inflasi yang masih tinggi.

Dalam pertemuan pada September, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) secara bulat memutuskan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,75-4,00 persen.

Rumah tangga dan pelaku usaha Amerika Serikat (AS) telah terdampak kenaikan harga selama bertahun-tahun sejak pandemi, sementara The Fed belum mampu mencapai target inflasi jangka panjang sebesar 2 persen selama lebih dari lima tahun.

“Sehubungan dengan prospek kebijakan moneter setelah pertemuan saat ini, sebagian besar peserta menilai kenaikan lagi dalam kisaran target suku bunga dana federal dengan kemungkinan dilakukan tepat pada akhir tahun,” sebut risalah rapat yang dirilis setelah jeda rutin selama tiga pekan.

Sejumlah peserta mengatakan suku bunga kebijakan sebelumnya dinilai belum cukup membatasi aktivitas ekonomi.

The Fed memiliki mandat ganda, yakni menjaga inflasi sesuai target sekaligus memastikan tingkat penyerapan tenaga kerja maksimum.

Tingkat pengangguran di AS relatif stabil selama setahun terakhir, meskipun pertumbuhan lapangan kerja mengalami fluktuasi. Stabilitas tersebut dipengaruhi perubahan demografi dan penurunan imigrasi.

“Hampir seluruh peserta menilai bahwa meskipun risiko inflasi cenderung meningkat, risiko terhadap pasar tenaga kerja telah berkurang dan kini secara umum berada dalam kondisi seimbang,” sebut Risalah rapat The Fed.

Inflasi berdasarkan indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE), yang menjadi indikator inflasi pilihan The Fed, mencapai puncak 7,2 persen pada Juni 2022 sebelum mulai menurun.

Inflasi tersebut mencapai titik terendah 2,2 persen pada September 2024 sebelum kembali meningkat, yang sebagian didorong kebijakan ekonomi Presiden AS Donald Trump yang tidak menentu, termasuk penerapan tarif secara luas terhadap impor AS.

Perang Trump terhadap Iran semakin mendorong kenaikan harga sejak Februari, dengan biaya energi melonjak akibat tindakan balasan Teheran.

Inflasi PCE mencapai level tertinggi dalam tiga tahun sebesar 3,8 persen pada Mei, kemudian sedikit turun menjadi 3,4 persen pada Agustus, bulan terakhir yang datanya tersedia.

Para peserta rapat mencatat bahwa kemajuan dalam menurunkan inflasi dalam beberapa bulan terakhir belum memadai.

“Mereka mencatat bahwa perkembangan geopolitik yang terus berlangsung, yang telah mendorong kenaikan harga minyak mentah dan produk bahan bakar olahan, serta lonjakan investasi terkait AI turut meningkatkan tekanan inflasi,” kata risalah tersebut.

Para peserta juga menyampaikan kekhawatiran bahwa semakin lama harga energi bertahan pada level tinggi seperti saat ini, semakin besar risiko bahwa kenaikan biaya di sektor-sektor tertentu dapat memicu tekanan harga yang lebih luas.

           Tiga Ancaman

Pengamat Kebijakan Publik dari FITRA, Badiul Hadi, menilai fenomena tersebut bukan sekadar persoalan transaksi keuangan di Wall Street. “Sinyal keras dari risalah rapat FOMC yang menegaskan kebijakan higher for longer menunjukkan bahwa gejolak moneter global belum selesai. Ini bukan sekadar persoalan Wall Street, melainkan memiliki dampak domino langsung terhadap postur APBN, beban utang rakyat, dan kemampuan belanja sosial pemerintah RI,” kata Badiul.

Menurut Badiul, ada tiga ancaman serius bagi Indonesia dari sinyal kebijakan The Fed itu. Pertama, pembengkakan debt service ratio dalam APBN. Kenaikan suku bunga The Fed ke kisaran 3,75-4,00 persen akan memicu penguatan dollar AS dan pelarian modal (capital outflows).

Guna menahannya, Bank Indonesia (BI) harus menaikkan suku bunga acuan yang saat ini di level 5,75 persen. Akibatnya imbal hasil SBN melonjak dan memperbesar alokasi pembayaran bunga utang yang memakan ruang belanja produktif.

Kedua, depresiasi rupiah dan risiko imported inflation. Pelemahan rupiah akan menaikkan beban impor barang modal, bahan baku industri, serta bahan pangan pokok. Tanpa intervensi, hal ini berisiko memicu kenaikan harga konsumen domestik. Ia mencatat inflasi sudah merambat naik hingga 3,28 persen.

Ketiga, penyempitan ruang fiskal untuk belanja proteksi sosial. Kenaikan beban utang dan subsidi energi yang membengkak akibat pelemahan rupiah memaksa pemerintah melakukan efisiensi atau pemotongan anggaran belanja publik seperti kesehatan, pendidikan, dan bansos bagi kelompok rentan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Badiul mendorong tiga langkah konkret.

“Pemerintah harus menunda proyek infrastruktur non prioritas dan memangkas belanja operasional birokrasi, lalu mengalihkan anggarannya untuk memperkuat bantalan sosial masyarakat miskin terdampak inflasi,” tegasnya.

Selain itu, pengelolaan utang negara perlu dioptimalkan dengan memperbanyak porsi penerbitan SBN berdenominasi rupiah serta memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) guna meminimalisasi beban bunga utang valuta asing.

Terakhir, dia menekankan agar Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memperkuat koordinasi fiskal-moneter untuk menstabilkan nilai tukar rupiah tanpa mengorbankan alokasi anggaran belanja publik yang krusial.