Pemerintah Harus Perkuat Layanan Kesehatan

JAKARTA - Pemerintah diharapkan untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang kualitas udaranya memburuk akibat paparan asap.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan sarana kesehatan dapat memberikan pelayanan secara optimal karena karhutla telah menimbulkan gangguan kesehatan dan meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Yang jelas sekarang ini segera untuk pemadaman. Kedua, siapkan sarana-sarana untuk kesehatan,” kataAnggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto di Jakarta, Kamis (8/10).

Lebih lanjut, Sigit memandang pemerintah pusat perlu turun tangan apabila pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menangani dampak kesehatan akibat karhutla.

Ia kemudian mendorong fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga sarana penanganan khusus, disiapkan untuk menghadapi kondisi udara yang memburuk. “Kalau daerah penganggarannya memang tidak ada, harus dari pemerintah pusat. Gunakan sarana prasarana yang ada, entah itu puskesmas, bahkan bila perlu kalau parah juga harus didirikan rumah-rumah oksigen,” ujarnya.

Sigit mengatakan pemerintah juga perlu memastikan pos-pos kesehatan yang telah didirikan di daerah dapat beroperasi secara optimal, bahkan selama 24 jam apabila kondisi masyarakat membutuhkan. “Gunakan sarana perasaan kesehatan ini juga kalau bisa hidupkan 24 jam,” katanya.

Ia menilai kesiapsiagaan layanan kesehatan penting untuk mencegah bertambahnya korban akibat paparan asap karhutla, khususnya ketika kualitas udara sudah berada pada kondisi yang membahayakan.

Sigit juga menyebut bantuan kesehatan penting untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak, seperti masker, obat batuk dan pemeriksaan mata.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan telah melakukan sejumlah langkah untuk menangani dampak kesehatan akibat karhutla, antara lain memberikan edukasi kepada masyarakat serta memantau perkembangan kasus ISPA di daerah terdampak.

Selain itu, Kemenkes memperkuat posko kesehatan dan rumah sakit untuk melayani masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan dengan mengirimkan berbagai peralatan dan logistik kesehatan.

“Kita melakukan mobilisasi bantuan logistik berupa konsentrator oksigen, masker, tabung oksigen, dan termasuk menyiapkan Labkesmas untuk membantu pengujian kualitas udara, dan menggerakkan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) di kabupaten/kota,” ujar Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Then Suyanti.

Sumsel Tertinggi

Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 4.845 titik panas di Pulau Sumatera dari sebelumnya sebanyak 3.157 titik pada Rabu (6/10) sore.

Prakirawan BMKG Pekanbaru, Yasir P mengatakan jumlah tersebut merupakan data yang diperbarui hingga pukul 23.00 WIB, Rabu (7/10) malam. Dari jumlah tersebut Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan kontribusi paling tinggi yakni mencapai 3.847 titik.

“Selain Sumatera Selatan, titik panas cukup tinggi juga terpantau di Jambi sebanyak 384 titik, Bangka Belitung (316), dan Lampung (251),” katanya di Pekanbaru, Kamis.

Adapun wilayah Sumatera lainnya yang terpantau memiliki titik panas yakni Riau 19 titik, Bengkulu (19), Sumatera Utara (5), Sumatera Barat (2), Kepulauan Riau dan Aceh masing-masing terpantau satu titik.

Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan telah menghubungi Presiden RI Prabowo Subianto guna membahas persoalan dan penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan beberapa wilayah lain.

“Persoalan kabut asap memang mengkhawatirkan dan saya telah menghubungi Presiden Prabowo dan beliau setuju mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” kata Anwar Ibrahim, di Malaysia, Kamis.

Dia menyampaikan Menteri Luar Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Malaysia juga telah menghubungi menteri berkenaan di Indonesia untuk penanganan karhutla dan kabut asap. “Kita menyatakan sejak beberapa minggu lalu, kesediaan kita memberikan apa pun kerja sama. Dan saya tahu ini mengkhawatirkan dan berdampak pada kesehatan rakyat,” jelas Anwar. Ant/S-2