Pemkot Bandung Bertekad Wujudkan Kota Ramah dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Irvan menegaskan, dukungan bagi penyandang disabilitas tidak hanya berbentuk bantuan. Dinas Sosial juga menjalankan bimbingan sosial bagi penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, serta keluarga penyandang disabilitas.

“Kami lebih banyak melakukan sharing. Narasumbernya bisa dari tenaga medis, psikolog, organisasi komunitas, maupun orang tua yang bisa berbagi pengalaman sebagai best practice,” kata dia.

Menurut Irvan, ruang berbagi tersebut dapat membantu keluarga dan pendamping agar tidak merasa menghadapi tantangan seorang diri.

Upaya tersebut kemudian berkembang melalui gagasan penyediaan daycare bagi anak penyandang disabilitas. Irvan menjelaskan, gagasan tersebut dibahas ketika pihaknya bersama RBM Kota Bandung berdiskusi mengenai kebutuhan infrastruktur dan non-infrastruktur bagi penyandang disabilitas.

Dalam proses tersebut, Wali Kota Bandung dan istri selaku Ketua RBM Kota Bandung turut memberikan perhatian terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dan keluarganya.

“Kami diundang oleh Pak Wali dan Ibu Wali selaku Ketua RBM Kota Bandung. Dari diskusi itu kemudian muncul gagasan untuk memanfaatkan tempat yang ada sebagai layanan yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas,” kata Irvan.

Dari pembahasan bersama RBM Kota Bandung dan berbagai pihak, kebutuhan tersebut kemudian berkembang pada penyediaan daycare bagi anak penyandang disabilitas.

Irvan mengatakan, layanan tersebut akhirnya dapat direalisasikan pada 2026 setelah sebelumnya diusulkan sejak 2025. Daycare yang berada di Dinas Sosial Kota Bandung ini diberikan secara gratis bagi anak penyandang disabilitas, dengan kapasitas 10 anak.

“Harapannya, daycare di Dinas Sosial ini bisa menjadi prototype atau pilot project yang kemudian dapat diadopsi di wilayah lain,” kata Irvan.

Kemandirian

Sementara itu, Agung menekankan bahwa kemandirian penyandang disabilitas harus dibangun melalui kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan.

“Kalau kita ingin penyandang disabilitas mandiri, mereka harus memiliki akses terhadap pendidikan dan pekerjaan,” ucap Agung.

Menurut dia, pendidikan inklusif perlu dibangun dengan sistem yang mampu menyesuaikan kebutuhan peserta didik.