Pemkot Bandung Bertekad Wujudkan Kota Ramah dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

BANDUNG - Bandung terus mendorong terwujudnya lingkungan yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga diarahkan pada pemenuhan hak, pemberian kesempatan, serta penguatan kemandirian.

Hal ini menjadi pembahasan dalam Sonata Talkshow pada Rabu (7/10) dengan menghadirkan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Dr dr Agung Firmansyah Sumantri, Sp PD, KHOM, MMRS, FINASIM, dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung,Irvan Alamsyah SIP.

Irvan mengatakan Pemerintah Kota Bandung telah menunjukkan perhatian terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ia menyebut, sejak dirinya bergabung di Dinas Sosial pada 2023, upaya tersebut terus berjalan, termasuk melalui regulasi yang telah dimiliki Kota Bandung.

“Kita punya Perda tahun 2019 untuk pemenuhan dan penghormatan hak penyandang disabilitas. Perda beserta turunannya sudah ada dan terus berjalan,” tutur Irvan.

Dalam pelaksanaannya, Irvan menjelaskan bahwa Dinas Sosial melakukan mitigasi terhadap berbagai kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk mereka yang berada pada usia kerja.

Menurut dia, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah belum semua perusahaan memahami bagaimana memberikan ruang kerja yang sesuai.

“Salah satu permasalahannya, perusahaan belum betul-betul memahami teman-teman penyandang disabilitas ini mau ditempatkan di mana dan seperti apa pekerjaannya,” ungkap dia.

Irvan menambahkan, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas juga mulai diwujudkan di lingkungan pemerintahan. Di Dinas Sosial Kota Bandung, saat ini terdapat dua penyandang disabilitas netra yang bekerja sebagai PPPK, masing-masing sebagai pekerja sosial dan penyuluh sosial.

“Artinya, ini sudah menjadi komitmen Pemerintah Kota Bandung. Pada saat rekrutmen pun, kita sudah memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas,” ujar dia.

Selain persoalan pekerjaan, Irvan menyoroti pentingnya pendataan penyandang disabilitas. Ia menyampaikan, berdasarkan data DTSN yang dimiliki Dinas Sosial, saat ini terdapat sekitar 30 ribu penyandang disabilitas yang tercatat.

Namun menurut dia, jumlah tersebut belum tentu menggambarkan seluruh kondisi di lapangan karena masih ada masyarakat yang belum terbuka mengenai kondisi anggota keluarganya.

“Menurut kami angka tersebut masih belum menggambarkan seluruh kondisi. Salah satu penyebabnya karena stigma di masyarakat masih sangat kuat,” ungkap dia.

Karena itu, Irvan mengatakan edukasi menjadi salah satu langkah yang terus dilakukan. “Dalam dua tahun ini, kami mulai mengedukasi dan membuka ruang kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti kita,” ucap dia.

Dari proses tersebut, menurutnya, mulai tumbuh kepedulian masyarakat, termasuk dengan semakin banyaknya usulan alat bantu maupun bantuan pangan daerah melalui reses dan musrenbang.