Amanah Baru Ayatulloh Dimulai, dari Dagang Gorengan Jadi Kades Pahlawan

Ia juga menyebut persoalan status tanah warga yang telah lama menempati tanah kas desa sebagai salah satu hal yang ingin mendapat perhatian.

"Sudah berpuluh-puluh tahun warga hidup di tanah TKD dan itu statusnya belum jelas. Itu yang ingin saya bantu," kata dia.

Menurut Ayatulloh, warga yang telah tinggal selama bertahun-tahun di atas tanah tersebut perlu mendapat perhatian terkait kepastian status tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

Agenda lain yang disebutnya adalah mengaktifkan kembali karang taruna sebagai wadah kegiatan pemuda.

Di bidang pelayanan publik, ia mengatakan pengurusan administrasi kependudukan, termasuk data pindah, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan dokumen lainnya, perlu dilakukan secara mudah dan transparan serta tanpa pungutan di luar ketentuan.

"Pelayanan publik harus ditingkatkan. Mengurus pindah, KK, KTP, data kependudukan harus mudah dan tidak dipungut biaya yang tidak semestinya," katanya.

Transparansi dan infrastruktur, 

Transparansi anggaran menjadi salah satu isu yang ditekankan Ayatulloh. Ia mengatakan informasi mengenai program dan penggunaan anggaran desa akan disampaikan melalui media sosial resmi desa.

"Anggaran desa harus transparan. Program-program desa dan penggunaan anggarannya akan kami umumkan melalui media sosial resmi desa supaya masyarakat bisa mengetahui," ujarnya.

Selain tata kelola pemerintahan, sejumlah persoalan fisik di lingkungan desa juga masuk dalam agenda yang disebutnya, seperti perbaikan jalan, saluran air atau selokan, penerangan lingkungan, dan kebersihan sungai.

"Infrastruktur juga menjadi perhatian, baik jalan, lampu penerangan maupun kebersihan sungai. Semua itu harus diperbaiki dan ditingkatkan secara bertahap," katanya.

Berbagai agenda tersebut menunjukkan luasnya pekerjaan yang harus dihadapi pemerintahan desa setelah pergantian kepemimpinan. Sebagian berkaitan dengan infrastruktur, sementara lainnya menyangkut pelayanan publik, kepastian administrasi pertanahan, keterbukaan anggaran, hingga keterlibatan masyarakat.

Bagi warga, persoalan tersebut tidak berhenti pada daftar program. Pelaksanaannya akan menjadi bagian dari penilaian masyarakat terhadap pemerintahan yang baru.