Amanah Baru Ayatulloh Dimulai, dari Dagang Gorengan Jadi Kades Pahlawan
Minggu, 27 Sep 2026, 23:01 WIB | Oleh: OpikIa memahami pembangunan dan pelayanan desa membutuhkan proses. Karena itu, menurutnya, pemerintahan baru perlu diberi ruang untuk bekerja. Namun, perkembangan program tetap perlu diketahui masyarakat secara terbuka.
"Kalau memang ada program untuk perbaikan jalan, penerangan, kebersihan atau pelayanan masyarakat, ya harus ada realisasinya. Masyarakat bisa melihat dan menilai dari hasilnya," ujarnya.
Bagi Muhammad, keterbukaan mengenai program dan anggaran juga penting agar masyarakat dapat mengetahui tahapan pelaksanaan sekaligus ikut mengawasinya.
"Kalau anggaran dan program dibuka kepada masyarakat, warga bisa ikut mengawasi. Jadi bukan sekadar bicara program, tetapi masyarakat tahu kapan dilaksanakan dan seperti apa hasilnya," katanya.
Ia menilai tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan kepala desa, tetapi juga perangkat pemerintahan di tingkat dusun, RW, dan RT.
"Yang ditunggu masyarakat adalah kerja nyata. Kepala desa, Kadus, RW dan RT harus bersama-sama menjalankan program dan melayani masyarakat," ujarnya.
Pandangan tersebut menempatkan pemerintahan baru Pahlawan Setia pada fase yang berbeda setelah kontestasi. Jika selama pemilihan warga menentukan pilihan berdasarkan informasi, pertimbangan, dan program yang ditawarkan para calon, setelah pemilihan perhatian bergeser kepada pelaksanaan.
Ayatulloh sendiri menyebut sejumlah agenda yang ingin didorong selama memimpin desa.
Salah satunya berkaitan dengan penyediaan tempat pemakaman umum (TPU) bagi masyarakat dengan memanfaatkan tanah kas desa (TKD). Menurut dia, pelaksanaannya perlu ditempuh melalui musyawarah desa serta mengikuti ketentuan mengenai perubahan peruntukan aset desa.
"Salah satu yang ingin kami perjuangkan adalah menyediakan TPU untuk masyarakat. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat," katanya.
Ia juga menyebut persoalan status tanah warga yang telah lama menempati tanah kas desa sebagai salah satu hal yang ingin mendapat perhatian.
"Sudah berpuluh-puluh tahun warga hidup di tanah TKD dan itu statusnya belum jelas. Itu yang ingin saya bantu," kata dia.
Menurut Ayatulloh, warga yang telah tinggal selama bertahun-tahun di atas tanah tersebut perlu mendapat perhatian terkait kepastian status tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
Agenda lain yang disebutnya adalah mengaktifkan kembali karang taruna sebagai wadah kegiatan pemuda.
Di bidang pelayanan publik, ia mengatakan pengurusan administrasi kependudukan, termasuk data pindah, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan dokumen lainnya, perlu dilakukan secara mudah dan transparan serta tanpa pungutan di luar ketentuan.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!