Amanah Baru Ayatulloh Dimulai, dari Dagang Gorengan Jadi Kades Pahlawan

Dari janji kampanye menuju pekerjaan yang harus dibuktikan

Bagi Muhammad (42), warga Pahlawan Setia, kemenangan dalam pemilihan bukanlah akhir dari perhatian masyarakat. Justru setelah pemilihan selesai, warga akan melihat bagaimana program yang disampaikan selama proses pencalonan diterjemahkan dalam pekerjaan pemerintahan desa.

"Yang penting sekarang bukan hanya janji atau program yang disampaikan. Masyarakat ingin melihat bagaimana program itu benar-benar direalisasikan," kata Muhammad.

Ia memahami pembangunan dan pelayanan desa membutuhkan proses. Karena itu, menurutnya, pemerintahan baru perlu diberi ruang untuk bekerja. Namun, perkembangan program tetap perlu diketahui masyarakat secara terbuka.

"Kalau memang ada program untuk perbaikan jalan, penerangan, kebersihan atau pelayanan masyarakat, ya harus ada realisasinya. Masyarakat bisa melihat dan menilai dari hasilnya," ujarnya.

Bagi Muhammad, keterbukaan mengenai program dan anggaran juga penting agar masyarakat dapat mengetahui tahapan pelaksanaan sekaligus ikut mengawasinya.

"Kalau anggaran dan program dibuka kepada masyarakat, warga bisa ikut mengawasi. Jadi bukan sekadar bicara program, tetapi masyarakat tahu kapan dilaksanakan dan seperti apa hasilnya," katanya.

Ia menilai tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan kepala desa, tetapi juga perangkat pemerintahan di tingkat dusun, RW, dan RT.

"Yang ditunggu masyarakat adalah kerja nyata. Kepala desa, Kadus, RW dan RT harus bersama-sama menjalankan program dan melayani masyarakat," ujarnya.

Pandangan tersebut menempatkan pemerintahan baru Pahlawan Setia pada fase yang berbeda setelah kontestasi. Jika selama pemilihan warga menentukan pilihan berdasarkan informasi, pertimbangan, dan program yang ditawarkan para calon, setelah pemilihan perhatian bergeser kepada pelaksanaan.

Ayatulloh sendiri menyebut sejumlah agenda yang ingin didorong selama memimpin desa.

Salah satunya berkaitan dengan penyediaan tempat pemakaman umum (TPU) bagi masyarakat dengan memanfaatkan tanah kas desa (TKD). Menurut dia, pelaksanaannya perlu ditempuh melalui musyawarah desa serta mengikuti ketentuan mengenai perubahan peruntukan aset desa.

"Salah satu yang ingin kami perjuangkan adalah menyediakan TPU untuk masyarakat. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat," katanya.