Targetkan Indonesia Jadi Penentu Harga Komoditas Strategis Dunia

Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang berada di bawah aturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibangun dengan tujuan membentuk harga acuan bagi mineral dan komoditas strategis sehingga tak lagi mengacu pada bursa luar negeri.

Terhitung mulai 4 Januari 2027 mendatang, perdagangan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) atau Indonesia Commodity Exchange (ICOMEX), resmi beroperasi di Indonesia. Di bawah aturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga/infrastruktur pasar terorganisasi ini dibangun dengan tujuan membentuk harga acuan bagi mineral dan komoditas strategis sehingga tak lagi mengacu pada bursa luar negeri serta dalam upaya meningkatkan nilai tambah demi memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai produsen utama komoditas dunia di pasar global.

Pembentukan BMKS berkaitan erat dengan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen mineral terbesar dunia. Namun, Indonesia dinilai belum memiliki kendali yang memadai dalam menentukan harga komoditas strategis tersebut.

BMKS sendiri adalah sistem pasar yang terorganisasi dan terintegrasi yang menyelenggarakan perdagangan mineral strategis dan komoditas strategis termasuk derivatifnya, yang didukung oleh ekosistem pendanaan, instrumen keuangan berbasis digital dengan mekanisme harga, mutu, penyelesaian transaksi, dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Untuk mengetahui secara lebih lanjut mengenai peran, tantangan dan langkah-langkah apa saja yang akan dan telah dilaksanakan OJK terkait dengan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS), wartawan Koran Jakarta, Frederikus W Sabini, merangkum pemaparan dari Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, Sarjito, yang sejak 9 September lalu dilantik menjadi Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK periode 2026-2031, dalam berbagai kesempatan.

Berikut petikan wawancaranya.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Anda memaparkan sejumlah kebijakan strategis untuk membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Bisa Anda paparkan kebijakan-kebijakan tersebut?

Kebijakan pertama adalah membangun trusted infrastructure yang mencakup pergudangan, lembaga survei, bursa, hingga lembaga kliring. Seluruh infrastruktur tersebut diarahkan agar aman, andal, serta terintegrasi.

Kedua, menyiapkan trusted market berupa pasar yang transparan, adil, teratur, dan likuid. Ketiga, mengembangkan trusted product yang dipastikan bersifat terstruktur, terstandar, transparan, serta mendukung kepentingan nasional.

Kebijakan keempat adalah trusted data melalui integrasi dan pertukaran data antarlembaga. Data mineral dan komoditas yang tersebar di berbagai institusi perlu dikelola secara terpadu untuk mendukung kebijakan dan pembentukan harga.

Kelima, menyiapkan trusted regulator dengan memperkuat pemahaman regulator terhadap perdagangan bursa mineral dan komoditas.

Keenam, trusted ecosystem yang melibatkan OJK, kementerian terkait, pelaku industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Ekosistem ini nantinya harus saling terkoneksi. OJK tidak bisa sebagai sole regulator yang berjalan sendiri, tentu harus berharmonisasi dengan kementerian dan berbagai pihak lain.

Kebijakan ketujuh diarahkan untuk memperkuat kedalaman dan kapasitas pasar. Hal tersebut dilakukan dengan memperluas partisipasi pelaku serta mengembangkan berbagai produk mineral dan komoditas yang dapat diperdagangkan.

Kebijakan kedelapan adalah menjadikan BMKS sebagai referensi harga mineral dan komoditas strategis Indonesia secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas global.