Celios: Utang Swasta Melambat, Pemerintah Meningkat!

JAKARTA-Sektor swasta mengalami perlambatan dengan melihat komposisi utang luar negeri (ULN) terbaru. Di satu sisi ULN swasta mengalami tekanan tetapi di sisi lain, ULN pemerintah mengalami kenaikan. Fenomena ini cukup berisiko karena menimbulkan tekanan di sisi fiskal.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai melambatnya pertumbuhan ULN swasta menjadi sinyal bahwa ekonomi sedang mengalami tekanan.

“Pertumbuhan ULN swasta yang melambat jadi sinyal ekonomi alami tekanan, padahal utang digunakan untuk pembelian barang modal seperti mesin atau rekrutmen pegawai baru,”kata Bhima pada Koran Jakarta, Rabu (19/8).

Dia menjelaskan, indikasi pelambatan di sektor swasta juga tercermin dari data lain. Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur sempat melemah ke level 46. Indeks Penjualan Riil Bank Indonesia juga menunjukkan adanya pelemahan selama kuartal II 2026.

Menurut Bhima, biasanya perusahaan menarik utang luar negeri untuk ekspansi, beli mesin, atau tambah tenaga kerja. Ketika ULN swasta kontraksi, artinya dunia usaha menahan ekspansi karena permintaan dan prospek usaha belum kuat.

Risiko dari Kenaikan ULN Pemerintah

Di sisi lain, Bhima menyoroti kenaikan ULN pemerintah. Ia menilai peningkatan itu menunjukkan tingkat risiko fiskal yang belum dikelola dengan baik.

“Kenaikan utang luar negeri pemerintah justru menunjukkan tingkat risiko yang belum dikelola dengan baik. Belanja pemerintah berupa MBG dan Kopdes belum menciptakan kemampuan bayar kewajiban utang pemerintah,” ujarnya.

Bhima menekankan, idealnya belanja produktif pemerintah bisa mendorong kenaikan rasio pajak. Dengan begitu, ada sumber penerimaan baru untuk membayar cicilan utang. “Tapi ini belum terlihat,” katanya.

Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) memang butuh pembiayaan besar. Namun jika tidak diiringi peningkatan produktivitas dan basis pajak, maka beban utang akan semakin menumpuk tanpa diimbangi kemampuan membayar.

Berdasarkan data BI, total ULN Indonesia Q2-2026 sebesar 453,4 miliar dolar AS. Dari jumlah itu, ULN pemerintah 216,3 miliar dolar AS. 

Penerbitan SBN dan SRBI menjadi penopang utama kenaikan ULN publik. Instrumen tersebut digunakan untuk menarik modal asing sekaligus menjaga stabilitas makro di tengah ketidakpastian global.

Ke depan, Bhima berharap pemerintah mengevaluasi efektivitas belanja agar tidak hanya menambah utang, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal jangka panjang.

Diketahui, Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II-2026 naik sebesar 4,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai 453,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dengan rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 30,6 persen.

Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada triwulan II-2026 tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,9 persen (yoy) 

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat.

Perlu kehati hatian

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indomesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky

menilai kenaikan ULN hingga saat ini masih dalam batas wajar, namun kehatian hatian harus diutamakan.

“Sejauh ini kenaikannya masih cukup wajar, walaupun perlu diantisipasi besarnya DSR (Debt Service Ratio) Indonesia apalagi dengan tren suku bunga yang sedang tinggi sehingga debt service kita meningkat,”kata Teuku Riefky.