Pasokan Beras Dijamin Aman, Bulog Siapkan Senjata Pamungkas Hadapi Akhir Tahun 2026

JAKARTA - Perum Bulog mengoptimalkan dua instrumen utama pemerintah, yakni penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras, guna memitigasi lonjakan harga dan memastikan keterjangkauan pangan di seluruh Indonesia. 

"Kami terus mengoptimalkan dua instrumen utama pemerintah dalam pengendalian harga beras, yakni penyaluran beras SPHP serta bantuan pangan beras untuk memperkuat pasokan sekaligus menjaga keterjangkauan beras bagi masyarakat," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/9.

Dia menyampaikan dengan dukungan stok yang kuat dan jaringan pergudangan nasional, kedua program tersebut digerakkan secara masif dari Sabang sampai Merauke sebagai bagian dari langkah pemerintah menjaga stabilitas pangan di seluruh Indonesia.

"Beras SPHP dan bantuan pangan bergerak melalui dua jalur yang saling melengkapi," ujarnya.

Ia menuturkan program SPHP memperkuat pasokan beras di tingkat konsumen melalui berbagai saluran distribusi, sementara bantuan pangan langsung menjangkau masyarakat penerima untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.

Dengan pola tersebut, stok cadangan beras pemerintah (CBP) tidak hanya tersimpan di gudang, tetapi terus digerakkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan sekaligus mendukung upaya menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras.

Dia menyebutkan jika seluruh target dan alokasi tersebut dihitung untuk tahun 2026 beras SPHP 828 ribu ton kemudian tambahan SPHP 1 juta ton, kemudian bantuan pangan periode Februari-Maret, Juli-September dan Oktober-Desember, maka skala penugasan pemerintah melalui CBP pada 2026 mendekati 4,5 juta ton.

Besarnya volume tersebut menunjukkan kapasitas CBP yang dikerahkan untuk memperkuat pasokan pasar, sekaligus menopang akses pangan puluhan juta keluarga penerima manfaat di berbagai penjuru Indonesia.

Skala penugasan pada 2026 menjadi semakin besar. Target awal penyaluran SPHP ditetapkan 828 ribu ton, sementara bantuan pangan periode Februari-Maret memiliki pagu 664.888 ton dan periode Juli-September mencapai 997.332 ton.

"Penambahan SPHP 1 Juta ton dan bantuan pangan Oktober, November dan Desember yang diperkirakan kembali mencapai sekitar 997 ribu ton, menjadi penggunaan CBP lebih tinggi dibandingkan tahun-tahum sebelumnya," ujarnya pula.

Rizal menegaskan pihaknya siap menjalankan penugasan tersebut dengan ditopang stok beras yang kuat dan tersebar di jaringan pergudangan seluruh Indonesia mencapai sekitar 4,6 juta ton.

"Kami siap mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Dengan stok sekitar 4,6 juta ton, kekuatan stok ini terus kami gerakkan untuk masyarakat," katanya.

Bulog mencatat hingga 16 September, realisasi SPHP telah mencapai 799.593 ton atau 96,57 persen dari target 828 ribu ton. Sedangkan bantuan pangan Februari-Maret sekitar 662.867 ton, dan bantuan pangan Juli-September sekitar 618.581 ton.

"Secara keseluruhan, sekitar 2,08 juta ton beras telah disalurkan melalui tiga penugasan tersebut,” kata Rizal.

Menurut Rizal, kesiapan tersebut akan terus diperkuat menghadapi periode akhir tahun, termasuk momentum Natal dan Tahun Baru 2026/2027 serta antisipasi musim kemarau yang diprediksi lebih kering dan panjang.

"Stok yang kuat dan penyaluran yang terus berjalan, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras," katanya pula.

Ia juga menegaskan pemerintah memiliki ruang untuk terus menggerakkan CBP sesuai kebutuhan baik SPHP diperkuat untuk menjaga pasokan beras dengan harga terjangkau, sementara Bantuan Pangan menjadi dukungan langsung bagi keluarga penerima.

Perusahaan BUMN sektor pangan itu berkomitmen menjalankan seluruh penugasan pemerintah secara optimal dengan menjaga kesiapan stok, mempercepat penyaluran, memperluas jangkauan distribusi, serta memastikan CBP dapat digerakkan secara tepat sesuai kebutuhan di setiap wilayah.

Melalui optimalisasi SPHP dan bantuan pangan sebagai dua instrumen utama, Bulog akan terus mendukung upaya pemerintah menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga beras sekaligus memastikan pangan hadir semakin dekat dengan masyarakat.