Lomba Kampung Pancasila 2026 Digelar di Surabaya, Apa Saja yang Dinilai?

SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya membuka lomba Kampung Pancasila 2026 yang melibatkan sebanyak 1.360 rukun warga (RW) dalam rangka mengembalikan semangat gotong royong.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan lomba Kampung Pancasila digelar bukan sekadar kompetisi antarwilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Pancasila merupakan sejarah panjang bangsa Indonesia," katanya di sela pembukaan kegiatan di Balai Kota Surabaya, Kamis malam.

Dalam kesempatan itu dirinya menceritakan kilas balik sejarah saat Presiden Soekarno bertemu Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito pada 1961.

"Kala itu, Bung Karno meyakini Indonesia tidak akan pernah terpecah belah meski ditinggalkan para pemimpinnya, sebab bangsa ini diikat oleh Pancasila," katanya.

Ia mengatakan, Surabaya bisa maju bukan karena wali kota melainkan karena warga, ketua RT, RW, dan LPMK yang menopangnya dengan nilai gotong royong.

"Jika hari ini masih ada warga miskin atau tidak mampu yang terlewat dari bantuan, itu tanda gotong royong kita yang perlu dibenahi," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri ini, menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup empat indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antarwarga, dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat.

“Indikator lainnya yang menjadi penilaian adalah keaktifan warga dan pengurus kampung dalam menyelesaikan persoalan wilayah secara bersama,” katanya.

Ia mengatakan, Pemkot Surabaya juga menerjunkan perangkat daerah (PD) atau dinas sebagai pengampu di tiap-tiap wilayah.

"Perangkat daerah tidak hanya bertugas memberi perintah, tetapi wajib memberikan contoh dan pendampingan lapangan secara langsung," kata dia.

Ia mengatakan, jika perangkat daerah atau dinas dinilai gagal membina wilayah pengampuannya akan diberi sanksi tegas berupa bendera hitam.

“Mari kita bergerak bersama, pastikan zakat, infak, maupun bantuan sosial berputar dahulu untuk mengentaskan kemiskinan di kampung sendiri sebelum keluar. Dengan gotong royong, kita wujudkan Surabaya yang sejahtera dan berkeadilan," katanya.

Ia mengatakan, dengan adanya Kampung Pancasila maka pendataan penerima bantuan sosial di Kota Surabaya tidak lagi bergantung pada sistem desil administrasi.

"Skala prioritas bantuan kini ditentukan secara transparan melalui musyawarah kelurahan (muskel) bersama warga di tingkat RT/RW," katanya.