DPR Soroti Ancaman Warga Sipil di Papua

Jumat, 18 Sep 2026, 03:17 WIB

Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan kasus penembakan yang menewaskan Aris Sanda, sopir asal Toraja, Sulawesi Selatan, di jalur Wamena-Mbua, Papua Pegunungan, merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan warga sipil.

“Apa pun tuduhan terhadap korban, tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan pembunuhan di luar proses hukum. Keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/9).

Ket. Foto: Arsip Foto - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta dalam rapat kerja DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025). — Sumber: Antara

Dikutip dari Antara, Aris Sanda dilaporkan dihentikan dan disandera kelompok bersenjata sebelum ditemukan meninggal dunia bersama kendaraannya yang terbakar. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung jawab dan menyebut korban sebagai agen intelijen yang menyamar sebagai sopir. Tuduhan tersebut masih merupakan klaim dan perlu dibuktikan melalui penyelidikan.

Menurut Sukamta, kasus tersebut menunjukkan masyarakat sipil masih menghadapi ancaman di wilayah konflik Papua, termasuk sopir dan pekerja yang melayani kebutuhan transportasi serta distribusi logistik. Ia meminta aparat melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap kronologi, pelaku, dan motif, sekaligus memastikan pihak yang bertanggung jawab diproses secara hukum.

“Jangan sampai warga sipil menjadi korban karena tuduhan sepihak. Negara harus memastikan bahwa siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil dapat diproses sesuai hukum,” tegasnya.

Sukamta juga meminta pemerintah memperkuat deteksi dini dan perlindungan masyarakat di jalur transportasi rawan. “Jangan hanya bergerak setelah terjadi penembakan. Pengamanan harus berbasis pencegahan, dengan memperkuat intelijen teritorial, deteksi dini, dan perlindungan masyarakat di titik rawan,” kata Sukamta.

Ia menilai ancaman terhadap sopir, pengemudi angkutan, pekerja, dan masyarakat yang melintas di wilayah rawan dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.

“Jangan sampai masyarakat takut bekerja, takut bepergian, atau takut melayani kebutuhan masyarakat lainnya. Negara harus hadir memberikan rasa aman,” ujarnya.

Sukamta juga mendorong pendekatan keamanan yang menempatkan perlindungan masyarakat dan pembangunan kesejahteraan sebagai bagian dari penyelesaian persoalan Papua.

“Keamanan dan kesejahteraan tidak bisa dipisahkan. Masyarakat Papua membutuhkan ruang hidup yang aman agar aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dapat berjalan,” tuturnya.

Kronologi Penembakan

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna mengatakan peristiwa terjadi pada Selasa (15/9) sekitar pukul 06.00 WIT di sekitar pertigaan Danau Habema, Gunung Boy, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya.

Menurut Wirya, Aris Sanda menjadi korban kekerasan kelompok bersenjata OPM Kodap III Ndugama hingga meninggal dunia.

“Berdasarkan informasi awal, rombongan kendaraan yang melintas dari Wamena menuju Mbua dihentikan sekelompok orang bersenjata. Dan kelompok tersebut kemudian memeriksa pengemudi dan penumpang. Setelah pemeriksaan, para penumpang diperintahkan kembali menuju Wamena, sedangkan Aris Sanda dibawa menuju kawasan Danau Habema,” ujarnya. Ant/and

  • keamanan Papua

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.