Gejolak Minyak Global, Mitigasi Pemerintah Diuji

Kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada lonjakan BBM bisa menjadi persoalan ganda, yakni mengancam stabilitas harga energi sekaligus meningkatkan beban fiskal.

JAKARTA – Lonjakan harga minyak dunia berpotensi mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jika kenaikan biaya pengadaan diteruskan ke konsumen. Tekanan ini dikhawatirkan tak hanya berhenti pada inflasi dan menggerus daya beli, tetapi juga berisiko menggeser konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi, sehingga volume subsidi meningkat dan pada akhirnya menambah tekanan terhadap APBN.

Hasil kalkulasi Pertamina Patra Niaga menunjukkan jika minyak dunia tidak kembali ke kisaran 60–70 dollar AS per barel dari level saat ini di kisaran 105-108 dollar AS per barel, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Dex berpotensi terdampak. Dalam kondisi tersebut, harga Pertamax RON 92 berpotensi melonjak hingga ke kisaran 18.000-20.000 rupiah per liter dari level saat ini 15.950 rupiah per liter.

“Pemerintah dan Pertamina perlu segera menyiapkan langkah mitigasi nyata untuk mengantisipasi gejolak harga minyak dunia agar tidak menambah beban masyarakat,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Dewi Juliani di Jakarta, Rabu (16/9), merespons harga minyak mentah Brent yang dalam beberapa hari terakhir menembus 100 dollar AS per barel di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah dan gangguan jalur distribusi minyak dunia.

Dewi menilai pemerintah tidak dapat mengendalikan konflik geopolitik maupun harga minyak internasional, tetapi memiliki instrumen fiskal dan energi untuk mengelola dampaknya di dalam negeri. Jika harga minyak dunia bertahan tinggi dalam jangka panjang, pemerintah dan Pertamina diminta memastikan pasokan energi tetap aman, melakukan efisiensi operasional dan rantai pasok, serta mencari ruang penghematan dalam tata kelola impor minyak mentah tanpa mengorbankan pelayanan.

Selain itu, Dewi mendorong pengawasan distribusi BBM diperkuat dan seluruh komponen pembentukan harga dilakukan secara transparan agar tekanan biaya kenaikan minyak dunia tidak sepenuhnya dialihkan kepada masyarakat. “Kenaikan harga BBM dapat menimbulkan efek berantai melalui peningkatan biaya transportasi dan logistik, yang kemudian berdampak pada harga kebutuhan masyarakat, mulai dari sembako hingga biaya sekolah,” ujarnya.

Dewi menegaskan kebijakan energi perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional, keberlanjutan usaha Pertamina, dan perlindungan daya beli masyarakat, mengingat energi merupakan kebutuhan dasar dan tekanan harga energi berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Distribusi Berantakan

Di tengah ancaman kenaikan harga, persoalan distribusi BBM di lapangan makin menambah beban rakyat. Bahkan, kelangkaan BBM di Makassar, Sualwesi Selatan berdampak pada sejumlah kebijakan pemerintah daerah (pemda), termasuk penerapan sistem ganjil-genap untuk pembelian BBM bersubsidi serta pembelajaran daring dan kerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Komisi XII DPR RI menyatakan telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas untuk memastikan kelancaran distribusi BBM di wilayah terdampak.(ers)

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian memastikan stok BBM nasional dalam kondisi aman dengan ketahanan rata-rata sekitar 17–18 hari. Menurutnya, kelangkaan dan antrean panjang BBM di sejumlah SPBU di Makassar lebih disebabkan gangguan distribusi dan lonjakan permintaan pada jenis BBM tertentu, bukan karena stok nasional kosong. Kondisi Makassar mulai membaik setelah kapal pembawa BBM merapat di pelabuhan setempat.

“Keterlambatan kapal pengangkut BBM membuat stok di sejumlah titik distribusi sempat menipis. Selain itu, terjadi perpindahan konsumsi massal dari BBM nonsubsidi seperti Pertamax ke Pertalite setelah harga BBM nonsubsidi naik mengikuti mekanisme pasar global. Lonjakan permintaan tersebut membuat stok Pertalite di sejumlah SPBU lebih cepat terkuras sebelum pasokan berikutnya tiba,” jelasnya.

Karena itu, Ramson mendorong BPH Migas memperketat pengawasan penyaluran Pertalite bersama Pertamina agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak dinikmati masyarakat yang mampu. Ia juga meminta Pertamina Patra Niaga mempercepat manajemen armada transporter menuju SPBU yang mengalami penipisan stok serta mengimbau masyarakat yang mampu tetap menggunakan BBM nonsubsidi.

Untuk Bio Solar (B40), Ramson menyebut ketersediaannya aman. Produksi kelapa sawit nasional sekitar 58 juta ton per tahun dinilai masih mencukupi kebutuhan bahan baku FAME sekitar 20 juta ton untuk campuran biodiesel. Menurutnya, persoalan di lapangan lebih berkaitan dengan kecepatan distribusi ke SPBU.

Ramson juga menyoroti persoalan struktural sektor minyak nasional. Lifting minyak mentah sekitar 600 ribu barel per hari masih jauh di bawah konsumsi domestik sekitar 1,5 juta barel per hari. Kondisi tersebut membuat harga BBM nonsubsidi domestik mengikuti fluktuasi pasar global dan menjadi lebih rentan terhadap perubahan harga minyak dunia.