Bukan Lagi Pekerja Rendah, RI Dorong Penempatan PMI Terampil ke UEA

JAKARTA – Pemerintah tak lagi mau sekadar kirim banyak pekerja migran ke Uni Emirat Arab (UEA). Targetnya kini jelas yakni pekerja terampil, bergaji lebih tinggi, dan terlindungi.

Hal itu ditegaskan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin dalam pertemuan dengan Duta Besar RI untuk UEA Judha Nugraha dan Konjen RI di Dubai Denny Lesmana di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Adapun fokusnya hospitality, manufaktur, dan welder atau pengelasan. Berdasarkan data Kementerian P2MI: 2.074 layanan penempatan PMI ke UEA difasilitasi pada periode Januari 2025 hingga 13 Oktober 2026.

Dari jumlah itu, 1.927 pekerja masih memiliki kontrak kerja aktif. Artinya, tingkat keberlanjutan penempatan sangat tinggi, mencapai lebih dari 92%. Ini yang mau dipertahankan, tapi dengan kualitas yang naik kelas.

“Kami ingin penempatan Pekerja Migran ke UEA tidak hanya meningkat dari sisi jumlah, tetapi juga kualitas, kompetensi, dan pelindungannya. Setiap peluang kerja harus dipastikan melalui mekanisme resmi agar pekerja mendapatkan kepastian kerja dan hak-haknya terlindungi,” kata Mukhtarudin.

Untuk mengejar angka penempatan pekerja terampil, pemerintah menyiapkan program SMK Go Global.

Program ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet 20 Oktober 2025 untuk menyiapkan 500 ribu tenaga kerja, yang terdiri dari 300 ribu calon PMI lulusan SMK, 200 ribu calon PMI dari masyarakat umum

Pelatihannya diarahkan ke sektor yang paling dibutuhkan UEA dan negara lain: caregiver/careworker, pengelasan, pengemudi truk, hospitality, dan sektor prioritas lainnya.

Saat ini, Kementerian P2MI sudah menggandeng 12 kementerian dan lembaga melalui 258 lembaga vokasi PMI, dengan kapasitas pelatihan mencapai 248.141 orang per tahun.

Mukhtarudin menegaskan, calon PMI harus dibekali keterampilan teknis, sertifikasi kompetensi, kemampuan bahasa, dan kesiapan mental.

Diplomasi Kerja Berbasis Angka Kebutuhan

Pemerintah tidak mau asal kirim. Setiap job order dari UEA harus divalidasi. Kementerian P2MI meminta dukungan KBRI di UEA, terutama lewat penguatan fungsi Atase Ketenagakerjaan sebagai sumber informasi pasar kerja dan penghubung dengan otoritas setempat.

Validasi lewat kanal konfirmasi resmi dinilai penting untuk memastikan lowongan itu benar-benar ada dan sesuai kebutuhan pemberi kerja.

Selain itu, pemerintah menjajaki peluang ke end-user lain di UEA lewat business matching yang mempertemukan pemberi kerja, Kementerian P2MI, P3MI, sekolah dan perguruan tinggi pariwisata, serta jejaring profesional Indonesia.

Pendekatan ini disebut gastro-labor diplomacy, diplomasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan sektor hospitality.

"Pendekatan ini dapat membuka akses pasar kerja sekaligus memperluas kesempatan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri di negara tujuan," ujar Mukhtarudin.