Inflasi Daerah Mengintai, Peringatan Dini Jadi Kunci

JAKARTA – Inflasi daerah perlu diantisipasi sejak dini agar kenaikan harga tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih luas terhadap daya beli masyarakat.

Perubahan harga pangan, gangguan pasokan, hingga faktor cuaca dan distribusi dapat menjadi sinyal awal yang perlu segera direspons pemerintah daerah.

Karena itu, penguatan sistem peringatan dini dan koordinasi pengendalian inflasi menjadi penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai penguatan sistem peringatan dini inflasi daerah penting agar pemerintah dapat merespons tekanan harga lebih cepat sehingga daya beli dan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Ia mengatakan mitigasi perlu disesuaikan dengan karakter risiko setiap wilayah, terutama daerah yang menghadapi kekeringan dan bencana yang berpotensi mengganggu produksi maupun distribusi pangan.

“Segera memastikan pasokan pangan terutama di daerah yang rawan bencana, rawan kekeringan. Jadi harus ada intervensi realokasi anggaran untuk mencegah terjadinya inflasi pangan dan gangguan distribusi,” kata Bhima di Jakarta, Jumat (11/9).

Menurut dia, kekeringan akibat El Nino berpotensi mengganggu basis produksi pangan, sementara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat mempengaruhi distribusi, terutama di luar Pulau Jawa.

Karena dampaknya dapat berbeda antardaerah, Bhima menilai respons pemerintah perlu ditopang mekanisme yang mampu mendeteksi lebih dini perubahan kondisi di tingkat lokal.

“Saya kira perlu adanya koordinasi dengan early warning system untuk inflasi di level daerah. TPID bisa dimaksimalkan lagi kerjanya,” ujarnya.

Bhima menilai penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu disertai kemampuan mengarahkan intervensi secara cepat ke wilayah yang menghadapi gangguan produksi maupun distribusi.

Risiko tersebut menjadi perhatian pemerintah di tengah perkembangan karhutla. Kementerian Kehutanan mencatat secara nasional terdapat 395 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga 9 September 2026 pukul 21.04 WIB, turun dua titik dibandingkan sehari sebelumnya.

Kalimantan Selatan tercatat nihil titik panas kategori tersebut, sementara perhatian operasi terutama diarahkan ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut, Bhima mengatakan dampak inflasi tidak berhenti pada kenaikan harga karena meningkatnya pengeluaran untuk pangan dan energi dapat mengubah pola konsumsi rumah tangga.

Menurut dia, kelompok masyarakat menengah dan miskin menjadi lebih rentan karena peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan primer dapat berpotensi membuat rumah tangga mengurangi belanja barang yang tidak esensial.

“Barang-barang kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, itu akan berkurang,” kata Bhima.

Menurut dia, kondisi konsumsi perlu dicermati untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Sementara itu, Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen Agustus 2026 meningkat menjadi 118,5 dari 116,8 pada Juli, atau tetap berada pada zona optimistis.

BI juga memperkirakan Indeks Penjualan Riil (IPR) Agustus 2026 tumbuh 0,5 persen secara tahunan. Pada Juli, IPR tumbuh 1,1 persen secara tahunan setelah terkontraksi 3,0 persen pada Juni.

Selain pangan, Bhima menyoroti tekanan inflasi dari sektor energi setelah harga minyak mentah dunia kembali berada di atas 100 dolar AS per barel.

Harga minyak mentah Brent pada Jumat berada di sekitar 105 dolar AS per barel atau sekitar atau sekitar Rp1,85 juta per barel. Meski turun 1,5 persen pada perdagangan saat itu, Brent masih menuju kenaikan mingguan lebih dari 10 persen di tengah kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi global.

Bhima menilai tekanan energi tersebut perlu dijawab tidak hanya melalui langkah jangka pendek, tetapi juga dengan mempercepat transisi energi agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan tidak sepenuhnya bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia.

“Harus mempercepat transisi energi, sehingga masyarakat punya pilihan beralih apakah ke transportasi publik yang lebih murah, atau masyarakat juga bisa mengembangkan energi panel surya, sehingga tidak bergantung pada naik-turunnya harga minyak mentah,” ucapnya.

Dengan demikian, Bhima menilai penguatan peringatan dini inflasi dan respons anggaran di tingkat daerah, disertai mitigasi risiko bencana serta percepatan transisi energi, diperlukan untuk membatasi tekanan terhadap daya beli dan menjaga keberlanjutan konsumsi masyarakat.

Pemerintah sendiri telah memperkuat langkah antisipasi menghadapi El Nino dan dampak bencana terhadap aktivitas ekonomi.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 8 September 2026 menyebut langkah tersebut antara lain dilakukan melalui keberlanjutan program bantuan pangan serta pemantauan dampak bencana terhadap aktivitas masyarakat dan sektor logistik.

Terkait pengendalian inflasi daerah, pemerintah bersama BI juga menjalankan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut strategi tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI melalui TPIP dan TPID untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi perlindungan daya beli, pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp17 triliun untuk bantuan beras kepada 33,2 juta keluarga miskin atau kurang mampu pada kuartal IV 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan berbagai bantuan bagi masyarakat.