Pemprov Maluku Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Erupsi Gunung Api

AMBON - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak erupsi sejumlah gunung api aktif di Indonesia yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, penerbangan, dan mobilitas warga di wilayah tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie mengatakan kesiapsiagaan lintas sektor perlu diperkuat sejak dini agar pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merespons secara cepat apabila sebaran abu vulkanik berdampak ke wilayah Maluku.

"Kita perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sebagai dampak dari sebaran abu vulkanik. Karena itu, koordinasi antarpihak harus diperkuat sejak awal," kata Sadali di Ambon, Selasa (8/9).

Hal tersebut disampaikan Sadali dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dan Antisipasi Potensi Ancaman Sebaran Abu Vulkanik bersama Polda Maluku, TNI, BMKG, pengelola transportasi udara, dan organisasi perangkat daerah terkait.

Menurut dia, dampak abu vulkanik tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran transportasi, khususnya penerbangan dan mobilitas masyarakat antardaerah.

"Dampak abu vulkanik ini bukan hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi berbagai sektor lainnya, termasuk kelancaran transportasi," ujarnya. 

Sadali mengatakan gangguan penerbangan dapat berdampak terhadap mobilitas masyarakat dari dan menuju Maluku, terutama apabila kondisi sebaran abu vulkanik meluas dan berlangsung dalam waktu tertentu.

"Kita sudah merasakan dampaknya dalam beberapa hari terakhir. Aktivitas penerbangan dan perjalanan masyarakat dapat terganggu apabila kondisi sebaran abu vulkanik semakin meluas," katanya.

Karena itu, ia meminta seluruh unsur terkait menyiapkan penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, termasuk memastikan informasi mengenai perkembangan kondisi vulkanik dan potensi sebaran abu dapat segera ditindaklanjuti.

Pemprov Maluku, kata dia, juga akan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan mengoordinasikannya dengan unsur terkait apabila kondisi di lapangan membutuhkan penanganan bersama.

"Dengan demikian, apabila terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan bersama, kita sudah memiliki kesiapan dan langkah yang jelas," ujarnya. 

Sadali menegaskan perlindungan masyarakat menjadi prioritas dalam menghadapi potensi bencana maupun dampak ikutan erupsi gunung api.

Menurut dia, kesiapsiagaan tidak cukup hanya dilakukan ketika dampak sudah terjadi, tetapi perlu dibangun melalui perencanaan, pemantauan informasi, koordinasi lintas sektor, dan kesiapan sumber daya.

"Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, kita harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan masyarakat Maluku terlindungi dari berbagai potensi ancaman dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kondisi tersebut," katanya.

Ia berharap koordinasi antara Pemprov Maluku, TNI, Polri, BMKG, pengelola transportasi udara, dan instansi terkait dapat memastikan setiap perkembangan sebaran abu vulkanik direspons secara cepat sehingga risiko terhadap masyarakat dan aktivitas di Maluku dapat ditekan.