Erupsi Anak Krakatau, Operasional MBG di Wilayah Terdampak Dihentikan Sementara

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian sementara terhadap operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sejumlah satuan pendidikan sebagai langkah mitigasi terhadap kondisi darurat.

Penerapan PJJ mulai diberlakukan pada Senin (7/9/2026) dengan durasi yang berbeda di setiap wilayah. Sejalan dengan perubahan mekanisme pembelajaran tersebut, pemberian MBG bagi penerima manfaat di satuan pendidikan juga dihentikan sementara selama kegiatan belajar mengajar secara tatap muka ditiadakan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengatakan penyesuaian operasional dilakukan untuk memastikan program tetap berjalan secara aman dan responsif terhadap kondisi di lapangan. Keselamatan peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan tersebut.

“Keselamatan peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian operasional MBG. Ketika proses pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, mekanisme pemberian MBG di sekolah juga perlu disesuaikan agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran, aman, dan selaras dengan kebijakan penanganan kondisi darurat,” ujar Hida pada Minggu (6/9).

Menurut BGN, penerapan PJJ di wilayah terdampak merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keselamatan masyarakat di lingkungan pendidikan. Kebijakan tersebut juga menjadi dasar bagi penyesuaian sementara mekanisme penyaluran MBG yang selama ini diberikan kepada peserta didik di sekolah.

Pelaksanaan PJJ mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Selain itu, kebijakan tersebut juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat.

Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam memastikan kegiatan pendidikan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kesiapsiagaan ketika satuan pendidikan menghadapi bencana atau keadaan darurat. Dengan adanya perubahan pola pembelajaran, pelaksanaan program pendukung di lingkungan sekolah juga perlu menyesuaikan kondisi yang berlaku.

Durasi pelaksanaan PJJ berbeda-beda berdasarkan perkembangan situasi di masing-masing wilayah. Berdasarkan data yang disampaikan BGN, penerapannya mencakup tiga wilayah sebagai berikut:

- Provinsi Lampung: PJJ berlangsung selama dua hari, yakni Senin dan Selasa, 7–8 September 2026.

- Provinsi Banten: PJJ berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 7–9 September 2026.

- DKI Jakarta: PJJ dimulai Senin, 7 September 2026, dengan jangka waktu yang belum ditentukan dan akan disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi serta kebijakan pemerintah daerah.

BGN menegaskan bahwa penghentian sementara operasional MBG di satuan pendidikan tidak berarti program tersebut dihentikan secara keseluruhan. Penyesuaian dilakukan karena mekanisme pembelajaran berubah dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh selama kondisi darurat berlangsung.

“Penyesuaian ini bersifat sementara dan mengikuti dinamika kondisi di masing-masing wilayah. BGN akan terus memantau perkembangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait agar operasional MBG dapat kembali disesuaikan ketika kondisi memungkinkan,” jelas Hida.

Koordinasi lintas sektor juga terus dilakukan BGN untuk memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi di wilayah terdampak. Informasi tersebut diperlukan untuk menentukan langkah operasional selanjutnya, termasuk ketika satuan pendidikan kembali siap melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Selain perkembangan kondisi kebencanaan, BGN juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan pelaksanaan operasional MBG. Kesiapan satuan pendidikan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turut menjadi faktor yang diperhatikan sebelum kegiatan kembali dijalankan.

Dalam penyelenggaraan MBG, BGN menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai bagian penting dari pelaksanaan program. Karena itu, perubahan operasional dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan sekaligus memastikan mekanisme program tetap sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Penyesuaian tersebut juga dimaksudkan agar pelaksanaan MBG tidak berjalan terpisah dari kebijakan penanganan kondisi darurat yang diterapkan pemerintah daerah. Dengan demikian, program dapat kembali disesuaikan ketika kondisi telah memungkinkan dan kegiatan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.

BGN memastikan operasional MBG di wilayah terdampak akan mengikuti perkembangan kondisi kebencanaan dan kebijakan pembelajaran di masing-masing daerah. Pemerintah juga akan terus melakukan pemantauan serta koordinasi untuk menentukan waktu dan mekanisme pelaksanaan program berikutnya.

Melalui langkah tersebut, BGN tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan Program MBG meskipun terjadi penyesuaian akibat situasi darurat. Pelaksanaan program akan diarahkan agar tetap aman, terukur, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan penerima manfaat di setiap wilayah.