Pemerintah Siaga Hadapi Puncak El Nino pada September

JAKARTA - Pemerintah terus bersiaga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghadapi puncak El Nino pada September, termasuk dengan mengintensifkan operasi modifikasi cuaca (OMC) di enam provinsi prioritas.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan terjadi tren penurunan titik panas (hotspot) pada akhir Agustus di enam provinsi prioritas, meski pemerintah masih mengantisipasi potensi karhutla mengingat periode puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September.

“Ini menurun sekali lagi kontribusi demikian banyak faktor. Tadi di darat teman-teman bekerja keras, OMC bergerak, water bombing bergerak, kira-kira demikian. Tapi dari segi nature-nya, kita belum keluar dari ancaman El Nino ini. Karhutla masa El Nino ini belum sama sekali, kita belum aman. Saya katakan tadi September ini adalah bulan perjuangan, ladang perjuangan kita,” kata Menhut di Jakarta, Selasa (1/9).

Kewaspadaan diperlukan, jelasnya, mengingat diperkirakan puncak fenomena iklim El Nino, yang menyebabkan kekeringan ekstrem di Indonesia, dapat terjadi pada bulan September.

Beberapa langkah yang akan diambil termasuk mengintensifkan OMC di enam provisi yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, ketika terdapat awan hujan yang bisa disemai. OMC itu dilakukan untuk membasahi lahan dan menjaga tinggi muka air tanah sebagai langkah menekan potensi karhutla. 

“Tapi kalau ada di tempat-tempat di karhutla ada OMC, ada peluang hujan, kita lakukan OMC. Saya sudah berkoordinasi juga kemarin di Riau, di Sumsel, di Kalimantan Barat dengan Danlanud, dengan Kepala Bandara untuk mengizinkan pesawat OMC terbang sampai tengah malam sekalipun, kalau memang potensi awan hujannya ada,” jelasnya.

Selain itu terus dilakukan pula pembasahan lahan dan pemadaman via udara atau water bombing, dibantu oleh beberapa negara termasuk Jepang yang menyiapkan tiga helikopter untuk membantu operasi penanganan karhutla Indonesia. 

Terus dilakukan pula upaya pencegahan dan penanganan di darat, terutama oleh Manggala Agni Kemenhut yang sampai saat ini masih berupaya melakukan pemadaman di sejumlah titik.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah agar upaya penanganan karhutla yang terjadi di berbagai titik untuk dilakukan dengan koordinasi lintas kementerian.

Dia mengatakan permasalahan karhutla berdampak ke banyak sektor kehidupan masyarakat, khususnya terhadap pendidikan dan kesehatan. Terlebih lagi, kata dia, kondisi karhutla saat ini sudah merupakan kejadian luar biasa (KLB).

“Bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tetapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutla-nya selesai,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia pun menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan penanganan atau pemadaman api. Oleh karena itu, sebut dia, penanganannya pun tidak bisa dilakukan oleh kementerian-kementerian secara parsial.

Cegah ISPA

Terpisah, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, anak-anak di daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap harus memakai masker guna mencegah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), meskipun pembelajaran dilakukan di luar sekolah. 

“Dia sekolah maupun tinggal di rumah sama saja, terkena eksposur terhadap udara. Jadi kalau dari sisi kesehatan, kita koordinasi dengan seluruh dinas kesehatan, yang penting harus pakai masker supaya partikel-partikel PM2.5-nya itu yang bahaya bisa tersedot, itu bisa tersaring,” kata Budi di Jakarta, Selasa. 

Hal itu disampaikan sebagai respons dari pembelajaran di luar sekolah bagi anak-anak di daerah karhutla. Menurutnya, memakai masker adalah pencegahan yang lebih baik. Oleh karena itu, pihaknya sudah mengirimkan lebih dari 5 juta masker serta konsentrator oksigen, karena tidak mungkin populasinya dipindahkan.

Berdasarkan data yang dikutip dari Public Health Emergency Operations Center (PHEOC) Kemenkes, per 27 Agustus terdapat 4.082 kasus infeksi saluran pernapasan pada wilayah terdampak karhutla, dan 13.449 kasus kumulatif sepanjang Juli-Agustus 2026 di tujuh provinsi.

Tujuh provinsi menetapkan status siaga darurat bencana karhutla, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan.

Asap karhutla dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, antara lain ISPA, batuk, sesak napas, radang tenggorokan, asma, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), serta iritasi mata dan kulit. Ant/S-2