Boediono Ungkap Kunci Kebijakan Pemerintah: Rasionalitas Harus Bertemu Otoritas Politik

Jakarta - Wakil Presiden Ke-11 RI Boediono menilai kepemimpinan pemerintahan harus mampu menyatukan rasionalitas kebijakan dengan otoritas politik agar kebijakan yang dirumuskan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

"Kebijakan ekonomi akan efektif hanya apabila ditopang secara sekaligus oleh dua pilar, yaitu adanya konsep kebijakan yang rasional yang dirumuskan secara sistematis dan teknokratis, dan adanya dukungan dari pemegang otoritas politik untuk melaksanakannya di lapangan," kata Boediono dalam keterangannya saat Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (1/9).

Boediono mengatakan pengalaman pemerintahan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menghadapi krisis keuangan global 2008 dapat menjadi pembelajaran mengenai pentingnya sinergi antara kebijakan teknokratis dan dukungan politik.

Menurut ekonom senior dan Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut, tim ekonomi pemerintahan saat itu merumuskan berbagai langkah menghadapi krisis secara teknokratis, sedangkan SBY memberikan dukungan politik agar kebijakan tersebut dapat segera diterapkan.

Ia menilai konsep kebijakan yang baik tidak akan memberikan dampak apabila tidak memperoleh dukungan politik untuk dilaksanakan.

"Konsep kebijakan yang logis, bagus, dan rasional tapi tidak mendapat dukungan politik hanya akan tinggal konsep indah di atas kertas yang sama sekali tidak mempunyai dampak pada kehidupan nyata," ujar Boediono.

Sebaliknya, Boediono mengingatkan otoritas politik yang tidak ditopang kebijakan rasional dan disusun secara sistematis juga berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak efektif.

"Otoritas politik yang tidak didukung oleh konsep kebijakan yang rasional dan dirumuskan secara sistematik dan teknokratis hanya akan menghasilkan slogan dan impian yang muluk tanpa kenyataan," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut.

Karena itu, Boediono menilai pendekatan teknokrasi dan politik harus ditempatkan sebagai dua unsur yang saling melengkapi dalam proses pengambilan kebijakan.

"Teknokrasi dan politik harus saling mengisi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. Hanya apabila dua elemen dasar setiap kebijakan, yaitu rasionalitas dan otoritas, menyatu maka kebijakan akan membawa hasil yang diinginkan," katanya.

Ia menekankan kemampuan menyinergikan kedua unsur tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam kepemimpinan pemerintahan.

"Menyinergikan rasionalitas dan otoritas bukan pekerjaan mudah. Di sinilah peran kepemimpinan," ujar Boediono.

Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat turut dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron, Bendahara Umum Irwan Fecho, serta sejumlah anggota DPR RI.

Kegiatan tersebut dimoderatori Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam dan menghadirkan sejumlah pakar, antara lain Prof. Greg Barton, Prof. Burhanuddin Muhtadi, Yenny Wahid, Prof. Hermanto Siregar, Prof. Siti Zuhro, dan Prof. Hikmahanto Juwana.