Sektor Prioritas Terancam Mandek Tanpa Pembenahan Tata Kelola

Persoalan pemerintah saat ini bukan lagi kekurangan program, melainkan lemahnya eksekusi dan tata kelola yang membuat potensi ekonomi sulit dikonversi menjadi hasil.

JAKARTA – Sektor prioritas hanya akan menjadi daftar ambisi pemerintah yang minim dampak nyata jika implementasinya tanpa integrasi perencanaan, kewenangan yang tegas, dukungan SDM dan anggaran, serta pengawasan yang kuat. Persoalannya bukan lagi kekurangan program, melainkan lemahnya eksekusi dan tata kelola sehingga membuat potensi ekonomi sulit dikonversi menjadi hasil.

Pemerintah menyiapkan enam sektor prioritas untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni infrastruktur digital, hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, industri hulu strategis, ketahanan pangan, serta energi terbarukan. Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan sektor-sektor tersebut dipilih, karena memiliki potensi permintaan domestik yang kuat dan diperkirakan terus tumbuh sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

“Seluruh enam sektor ini adalah sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Artinya apa? Permintaan domestiknya tidak akan pernah kurang,” kata Suahasil di Jakarta, Rabu (23/9).

Menurut Menkeu, kebutuhan terhadap infrastruktur digital, produk hasil hilirisasi sumber daya alam, energi baru, hingga ketahanan pangan dan energi akan terus berkembang. Kondisi tersebut menjadi salah satu landasan pemerintah dalam menetapkan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk mendorong perekonomian.

Namun, Suahasil menekankan pengembangan sektor prioritas perlu ditopang sejumlah faktor pendukung atau enabler. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur dasar dan konektivitas, membangun institusi yang efektif, serta memastikan kepastian regulasi bagi pelaku ekonomi. Stabilitas makroekonomi, akses pembiayaan, sektor keuangan yang kompetitif, serta stabilitas politik dan keamanan, juga dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut.

Suahasil kemudian membandingkan aspirasi pertumbuhan Indonesia dengan pengalaman Korea Selatan sebelum menjadi negara maju. Menurut dia, pada periode tersebut pertumbuhan sektor manufaktur dan investasi Korea mampu berada di atas 10 persen, sementara pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai lebih dari 8 persen.

Pengalaman itu, kata Suahasil, menjadi salah satu gambaran mengenai tingkat pertumbuhan yang ingin dikejar Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya serta memperkuat sektor-sektor prioritas.

Implementasi Lemah

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko menilai enam sektor prioritas pemerintah bukanlah agenda baru dan persoalan utamanya terletak pada lemahnya implementasi, bukan pemilihan sektor. “Persoalan utama selama ini bukan pada pemilihan sektor, melainkan pada eksekusi di lapangan. Banyak program prioritas yang sudah dicanangkan pemerintah pada periode sebelumnya, namun hasilnya belum maksimal,” jelas Suhartoko kepada Koran Jakarta, Rabu (23/9).

Menurutnya, implementasi kerap tidak optimal akibat perencanaan antarkementerian dan lembaga yang tidak terintegrasi, tumpang tindih kewenangan, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendanaan, serta monitoring dan evaluasi yang tidak profesional dan permisif terhadap penyimpangan. “Tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan lembaga membuat perencanaan menjadi tidak sinkron. Di satu sisi program dijalankan oleh satu kementerian, di sisi lain ada lembaga lain dengan program serupa namun tidak terkoordinasi,” jelasnya.

Karenanya, dia menegaskan pemerintah perlu membenahi tata kelola, mengintegrasikan perencanaan, memperjelas penanggung jawab, dan memperketat pengawasan keuangan agar enam sektor tersebut benar-benar menjadi penggerak ekonomi dan tidak mengulang kegagalan sebelumnya.