Amblesan Tanah Jakarta Makin Mengkhawatirkan, Eksploitasi Air Tanah Jadi Sorotan

JAKARTA - Amblesan tanah atau land subsidence menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi kawasan perkotaan seperti Jakarta. Fenomena geologi yang berlangsung perlahan dalam hitungan milimeter per tahun tersebut dapat menimbulkan dampak luas, terutama ketika dipercepat oleh aktivitas manusia.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Judhistira Hermawan mengatakan amblesan tanah merupakan bencana geologi yang sulit dihentikan karena prosesnya berlangsung secara perlahan. Meski tidak terjadi secara tiba-tiba, dampak yang ditimbulkan dapat meluas dan mengancam kawasan perkotaan dalam jangka panjang.

"Land subsidence adalah bencana yang berkembang perlahan, tetapi dampaknya luas," ujar Judhistira, beberapa waktu lalu.

Menurut Judhistira, amblesan tanah tidak hanya disebabkan oleh faktor aktivitas manusia, tetapi juga dapat dipengaruhi proses alam. Oksidasi gambut, pemadatan lapisan lempung lunak, serta deformasi struktur geologi menjadi sejumlah faktor yang dapat menyebabkan permukaan tanah mengalami penurunan.

Namun, aktivitas manusia berpotensi mempercepat proses tersebut. Pembangunan dengan beban besar, ekstraksi hidrokarbon, hingga pengambilan air tanah secara berlebihan disebut dapat memperbesar tekanan terhadap kondisi tanah.

"Pengambilan air tanah berlebihan menjadi salah satu faktor yang mempercepat amblesan," kata politisi Partai Golkar tersebut.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan juga menyoroti hubungan antara pengambilan air tanah dan amblesan tanah. Ia mengacu pada sejumlah penelitian, termasuk studi Galloway dari United States Geological Survey (USGS), yang menunjukkan adanya keterkaitan kuat antara pengambilan air tanah dengan kejadian amblesan.

"Amblesan tanah juga merupakan bencana lingkungan," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Fenomena amblesan tanah banyak ditemukan di kawasan Pantai Utara Jawa, termasuk Jakarta Utara dan Semarang, Jawa Tengah. Karakteristik wilayah pesisir yang didominasi dataran dengan endapan muda dan belum terkonsolidasi membuat kawasan tersebut memiliki kerentanan tersendiri terhadap penurunan permukaan tanah.

Di bawah kawasan tersebut terdapat akuifer produktif yang selama ini menjadi salah satu sumber air bagi masyarakat. Ketergantungan terhadap air tanah dalam jumlah besar kemudian menjadi persoalan ketika pengambilan air tidak seimbang dengan kemampuan alam dalam mengisi kembali cadangan air.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengingatkan bahwa status air tanah sebagai sumber daya terbarukan tidak berarti pemanfaatannya dapat dilakukan tanpa batas. Air hujan memang dapat mengisi kembali akuifer, tetapi proses imbuhan tersebut berlangsung jauh lebih lambat dibandingkan pengambilan air tanah dalam jumlah besar.

"Air tanah tidak selalu berumur muda," kata politisi PKS tersebut.

Menurut Suhaimi, sejumlah penelitian menunjukkan air yang tersimpan di dalam akuifer dapat berusia puluhan hingga ratusan tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa air tanah yang dipompa saat ini belum tentu dapat segera tergantikan oleh air hujan.

Air hujan membutuhkan waktu untuk meresap melalui pori-pori tanah dan batuan sebelum mencapai akuifer. Karena itu, pengambilan air tanah perlu disesuaikan dengan kemampuan alam dalam mengisi kembali cadangan yang tersedia.

"Pengambilan harus diatur agar tidak lebih besar daripada imbuhan," tegas Suhaimi.

Ia menilai pengelolaan air tanah juga tidak dapat dilakukan dengan kebijakan yang sama untuk seluruh wilayah. Setiap cekungan air tanah atau CAT memiliki karakteristik serta potensi akuifer yang berbeda sehingga diperlukan kajian ilmiah untuk menentukan cadangan, kemampuan imbuhan, dan debit aman setiap sumur.

"Kalau diambil melebihi potensinya, air tanah bisa terus berkurang," tutur Suhaimi.

Penurunan cadangan air tanah tidak hanya berpotensi menimbulkan persoalan ketersediaan air. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko amblesan tanah dan memicu dampak lanjutan, khususnya di kawasan pesisir yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan data mengenai penggunaan air tanah. Idham Effendi, peneliti Groundwater Protection and Restoration Group University of Sheffield, Inggris, mengatakan pemodelan air tanah membutuhkan data pengambilan air yang akurat dari berbagai sektor.

"Data pengambilan air tanah masih sulit diketahui secara akurat," ungkap Idham.

Data yang dibutuhkan mencakup penggunaan air dari sumur produksi untuk industri, pertanian, maupun sumur masyarakat. Namun, data perizinan yang tersedia belum tentu menggambarkan kondisi penggunaan air tanah di lapangan secara menyeluruh karena masih terdapat sumur yang digunakan berbagai sektor tetapi belum tercatat.

Keterbatasan tersebut membuat kajian dan pemodelan kondisi air tanah menjadi kurang maksimal. Padahal, hasil pemodelan dibutuhkan untuk mengetahui kondisi cadangan sekaligus menentukan kebijakan pengambilan air yang sesuai dengan kemampuan akuifer.

Ketergantungan masyarakat terhadap air tanah juga masih menjadi tantangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dikutip Idham, lebih dari 60 persen masyarakat masih menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih, sementara cakupan akses air bersih melalui jaringan perpipaan pada 2023 disebut baru mencapai 21,8 persen.

Kondisi tersebut menciptakan persoalan yang saling berkaitan antara kebutuhan air bersih dan ancaman amblesan tanah. Ketika jaringan perpipaan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, air tanah menjadi pilihan yang relatif mudah diakses.

Jika pengambilan air tanah terus meningkat tanpa pengendalian, cadangan air dapat semakin tertekan dan risiko amblesan tanah ikut membesar. Karena itu, persoalan tersebut membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pembatasan penggunaan sumur.

Pemerintah juga perlu mempercepat penyediaan jaringan air perpipaan, meningkatkan akurasi data pengambilan air tanah, serta memastikan pemanfaatan air sesuai dengan daya dukung masing-masing akuifer. Langkah tersebut penting agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi tanpa memperbesar tekanan terhadap kondisi tanah Jakarta.

Ketika air tanah terus dipompa sementara proses pengisian kembali berlangsung jauh lebih lambat, dampaknya tidak hanya terlihat pada berkurangnya cadangan air. Dalam jangka panjang, permukaan tanah Jakarta juga berpotensi terus mengalami penurunan dan memperbesar ancaman bagi kawasan perkotaan maupun pesisir.