Latihan Maritim AS dan Sekutunya Ancaman bagi Korut

SEOUL - Latihan maritim yang dilakukan oleh Korea Selatan (Korsel), Amerika Serikat (AS), dan Jepang pada bulan September merupakan ancaman nyata bagi Korea Utara, kata Pyongyang pada Senin (31/8), seraya menyebut Washington DC sebagai pihak yang tetap bermusuhan.

Latihan militer dan penolakan Korut terhadap latihan maritim itu dilontarkan ketika Presiden AS, Donald Trump, mendesak diadakannya pertemuan baru dengan pemimpin Kim Jong-un.

Seorang mantan pejabat AS memperkirakan Presiden Trump akan terlebih dahulu memulai pembicaraan dengan Kim Jong-un untuk dilaksanakannya kembali dialog, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan tingkat tinggi kedua setelah pemilu sela AS pada November mendatang.

 Perkiraan tersebut disampaikan pada Minggu (30/8) oleh Anthony Ruggiero, mantan direktur Dewan Keamanan Nasional AS untuk urusan Korut pada masa jabatan pertama Trump, dalam diskusi panel di PBS News.

Sementara itu Korsel, AS, dan Jepang akan melakukan latihan Freedom Edge yang berfokus pada Korut dari tanggal 7 hingga 11 September di perairan internasional di sebelah timur dan selatan Pulau Jeju, Korsel, dengan Seoul menegaskan bahwa latihan tersebut bersifat defensif.

Latihan Freedom Edge pertama kali diadakan pada Juni 2024 menyusul kesepakatan yang dicapai oleh para pemimpin ketiga negara tersebut pada pertemuan puncak di Camp David pada tahun 2023 .

“Militer AS mengumumkan rencananya untuk menggelar latihan militer gabungan multidomain AS-Jepang-Korsel, Freedom Edge, yang merupakan ancaman bagi Korut dan negara-negara di kawasan,” kata Kementerian Luar Negeri Korut dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kantor berita KCNA.

“Washington DC terus menerus melakukan spionase udara dan provokasi militer anti-Korut lainnya," kata juru bicara kementerian itu.

“Dengan demikian, pemerintahan Trump telah sepenuhnya menegaskan kembali kebijakan permusuhannya yang tak berubah untuk secara sembarangan melanggar kedaulatan, sistem politik, dan kepentingan keamanan Korut,” imbuh juru bicara itu.

Dengan latar belakang ini, kepemilikan dan komitmen Korut untuk memperkuat senjata nuklirnya merupakan pilihan yang paling tepat dan bertanggung jawab untuk menjamin perdamaian serta keamanan di kawasan, kata juru bicara tersebut sambil menyebut senjata nuklir Korut sebagai jaminan mutlak untuk mempertahankan kedaulatannya.

Kementerian Luar Negeri Korut menambahkan bahwa situasi keamanan di kawasan menjadi tidak stabil akibat postur nuklir AS yang kian agresif, langkah Jepang untuk kembali memperkuat persenjataan, serta penguatan persenjataan oleh Korsel dalam kerangka kerja sama militer trilateral antara Washington DC, Tokyo, dan Seoul.

“Korut akan terus merespons dengan langkah-langkah paling keras atas kebijakan bermusuhan AS yang berkelanjutan,” demikian pernyataan kementerian itu dengan menambahkan bahwa para pejabat AS telah menegaskan kembali komitmen mereka terhadap denuklirisasi penuh Korea serta kebijakan mereka yang tidak berubah terhadap Pyongyang.

“Tidak ada perubahan dalam kebijakan kami terhadap AS untuk menanggapi kebijakan bermusuhan mereka yang tidak berubah itu, dengan sikap paling keras hingga akhir," ungkap kementerian itu seraya menyatakan tidak ada gunanya berharap ada pelonggaran ketegangan karena kebijakan bermusuhan AS terus dikembangkan ke arah yang lebih berbahaya.

Ketegangan Terbaru

Ketegangan terbaru di Semenanjung Korea ini terjadi setelah Seoul dan Washington DC menyelesaikan salah satu latihan tahunan utama mereka, Ulchi Freedom Shield, yang sebelumnya diperintahkan Trump untuk dikurangi skalanya, dari tadinya akan berlangsung selama 11 hari menjadi lima hari, dengan menyebut alasan biayanya yang sangat besar dan hubungan baiknya dengan Kim Jong-un.

Terlepas dari upaya pendekatan Trump, Korut menunjukkan tanda-tanda akan membalasnya dengan menembakkan misil dan mengecam pengurangan skala latihan militer serta persetujuan Washington DC atas penjualan senjata ke Korsel dan rencana untuk mendanai program-program yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia di Korut. AFP/Ant/KBS/I-1