Islandia Tolak Perundingan Aksesi ke UE

BRUSSELS – Uni Eropa (UE) pada Minggu (30/8) harus menelan pil pahit setelah hasil pemungutan suara Islandia menyatakan mayoritas penduduk di negara tersebut menolak dimulainya kembali pembicaraan keanggotaan ke blok tersebut.

Walau begitu Ketua Dewan Eropa, Antonio Costa, mengatakan kepada Perdana Menteri Kristrun Frostadottir setelah hasil referendum diumumkan bahwa blok 27 negara tersebut sepenuhnya menghormati pilihan demokratis para pemilih Islandia.

Islandia sudah memiliki hubungan erat dengan UE dengan menjadi anggota Kawasan Ekonomi Eropa (EEA) dan zona Schengen yang memperbolehkan pergerakan bebas, dan pemimpin Islandia maupun UE telah berjanji untuk terus memperkuat hubungan.

Namun rasa kecewa yang terasa di Brussels tidak dapat disembunyikan. “Pesan itu jelas: Uni Eropa tidak lagi menginspirasi orang,” demikian kesimpulan anggota parlemen UE dari Partai Hijau, Saskia Bricmont.

Anggota Parlemen Eropa lainnya, Sandro Gozi, seorang sentris, menyebut penolakan tersebut sebagai peringatan yang harus ditanggapi serius oleh Eropa. Ia mengatakan bahwa daya tarik blok tersebut tidak boleh“dianggap remeh, dan bahwa blok tersebut harus terus mendapatkan kepercayaan dengan mengurangi birokrasi dan meningkatkan akuntabilitas.

UE terakhir kali melakukan ekspansi pada tahun 2013 dengan menerima Kroasia, dan meskipun blok tersebut telah menghidupkan kembali pembicaraan tentang perluasan sebagai prioritas strategis sejak invasi Russia ke Ukraina pada tahun 2022, hanya sedikit kemajuan yang dirasakan sejak saat itu.

Upaya merangkul Montenegro dan Albania pun tersendat, begitu pula proses aksesi terhadap Ukraina menghadapi jalan terjal dan rumit.

UE sendiri tidak merahasiakan keinginan mereka untuk menyambut Islandia untuk bergabung dengan blok mereka. Walau begitu Brussels amat berhati-hati agar tidak terlihat ikut campur dalam pemungutan suara akhir pekan lalu di Islandia.

Pada referendum yang diikuti negara dengan populasi hampir 400.000 penduduk itu hasilnya 52,8 persen penduduknya menolak melanjutkan pembicaraan untuk bergabung dengan UE yang telah ditangguhkan sejak 13 tahun lalu.

Mengetahui hasil referendum di Islandia tersebut, kaum euroskeptis menyambut gembira dengan pemimpin sayap kanan Prancis, Marine Le Pen, mengatakan bahwa hal itu menunjukkan keinginan negara-negara Eropa untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan dibandingkan dengan jalur integrasi yang lebih erat.

Sementara kubu sayap kanan garis keras Parlemen Eropa mengatakan bahwa fakta Islandia memberikan suara tidak meskipun lingkungan keamanan internasional tidak pasti, seharusnya membuat Brussels berpikir ulang. AFP/I-1