Wali Kota Bandung: Hindari FOMO Teknologi, Data dan Tata Kelola Harus Jadi Fondasi AI

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menekankan pentingnya kesiapan data dan tata kelola sebelum pemerintah mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Hal itu disampaikan Wali Kota Farhan saat menjadi pembicara dalam AIIF Panel 8 bertajuk AI Government & Public Services, Kamis (27/8) lalu.

Menurut dia, transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi terbaru, tetapi harus memastikan teknologi tersebut memiliki sistem pendukung dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Wali Kota Farhan mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak fear of missing out (FOMO) atau ikut menggunakan teknologi hanya karena sedang menjadi tren.

Ia mencontohkan pengalaman penggunaan kamera CCTV 4K yang sempat didorong karena kemampuannya mendukung face recognition dan berbagai fitur analisis. Namun, teknologi tersebut belum optimal karena sistem pendukung atau back-end yang dibutuhkan belum tersedia.

“Harus hati-hati sekali dalam dunia digital, jangan sampai terbawa FOMO. Kalau kita sudah bisa mengenali wajah seseorang, lalu apa? Pemerintah kota tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap orang tersebut,” ujar Wali Kota Farhan.

Menurut dia, pemanfaatan teknologi pemerintah juga harus memperhatikan aspek hukum, kewenangan, serta perlindungan data pribadi. Karena itu, sebelum teknologi digunakan secara luas, diperlukan kesiapan administratif dan mekanisme kerja sama antarlembaga.

“Hal-hal seperti itu yang kami sebut sebagai kesiapan administratif. It's boring. It's very, very boring. Tetapi itu akan menutup semua legal loophole dari setiap teknologi yang dimanfaatkan,” kata dia.

Wali Kota Farhan menuturkan, dalam transformasi digital Kota Bandung, tahapan yang dibangun adalah memastikan ketersediaan satu data dan tata kelola terlebih dahulu. Setelah itu, pemerintah baru berbicara mengenai teknologi dan dampak nyata yang ingin dihasilkan.

Salah satu fondasinya adalah pengumpulan data kewilayahan melalui 1.597 RW di Kota Bandung. Pemkot Bandung menghimpun 58 indikator mengenai kondisi wilayah melalui pendataan di tingkat RT dan RW.

Data tersebut kemudian diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung. Dari proses tersebut, Pemkot Bandung mulai membangun sistem yang dapat memperlihatkan kondisi kewilayahan secara lebih terintegrasi.

“Ini adalah bagian bagaimana penyeragaman data itu kemudian bisa menjadi awal kita dalam tata kelola, belum teknologi,” ujar Wali Kota Farhan.

Ia menyebutkan proses tersebut masih dalam tahap pengembangan. Setelah integrasi data berjalan, Pemkot Bandung akan mengarah pada pemanfaatan AI recommendation untuk membantu proses pengambilan keputusan.

Menurut Wali Kota Farhan, salah satu contoh pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan terlihat pada persoalan pengelolaan sampah.

Berdasarkan data kewilayahan, baru 490 dari 1.597 RW yang telah mampu melakukan pemilahan sampah. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar Pemkot Bandung dalam menerapkan program Gaslah dengan menempatkan petugas pemilah di tingkat RW.