Perpres Kakao Segera Disiapkan, Pemerintah Kejar Kebangkitan Komoditas Nasional

JAKARTA – Pengembangan kakao nasional menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat industri hilir, dan mengoptimalkan nilai tambah komoditas perkebunan.

Dengan perbaikan budidaya, kualitas, serta akses pasar, kakao berpotensi menjadi sumber pendapatan petani sekaligus penggerak ekspor dan industri pengolahan dalam negeri.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan menyiapkan kerangka regulasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkuat program strategis kakao nasional sebagai landasan koordinasi lintas kementerian dan lembaga hingga 2045.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan dan Hortikultura Kemenko Pangan, Radian Bagiyono mengatakan kerangka regulasi diperlukan agar kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan memiliki panduan yang sama dalam pengembangan kakao nasional.

“Jadi kami sedang menyiapkan beberapa kerangka regulasi, khususnya yang paling operasional menggunakan Peraturan Presiden,” kata Radian dalam diskusi panel Regional Learning Forum on Sustainable Commodities di Jakarta, Kamis (27/8).

Menurut dia, strategi pengembangan kakao nasional nantinya diperkuat melalui Perpres untuk menjadi acuan lintas kementerian dan lembaga menuju sasaran pengembangan kakao pada 2045.

Kemenko Pangan juga menyusun rencana strategis jangka panjang pengembangan kakao periode 2025-2045 yang dibagi menjadi empat fase.

Fase pertama pada 2025-2029 berupa penguatan fondasi dan stabilisasi, antara lain untuk menahan penurunan produksi serta mempersiapkan sektor kakao menghadapi tuntutan keberlanjutan di pasar global.

Pada tahap tersebut, pemerintah menargetkan peremajaan tanaman kakao seluas 100.000 hektare yang dimulai di Sulawesi, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Pemerintah, lanjut Radian, juga menyiapkan pemetaan kebun kakao rakyat untuk memperkuat keterlacakan (traceability), penguatan 500 koperasi, serta penguatan pendampingan kepada pekebun dalam penerapan praktik pertanian yang baik.

“Ini sebenarnya untuk menjawab isu traceability yang selama ini menjadi kendala juga untuk para petani kita dalam memasarkan produknya di luar negeri,” ujar dia.

Fase kedua pada 2030-2034 diarahkan pada percepatan dan transformasi melalui peningkatan skala peremajaan, pengembangan hilirisasi yang inklusif, serta penguatan koperasi dan kelembagaan pekebun.

Pada fase tersebut, pemerintah juga merencanakan pengembangan indikasi geografis kakao, pemanfaatan dana perkebunan untuk memperkuat sektor hulu, serta peningkatan keterlibatan generasi muda dalam budidaya kakao.

Selanjutnya, periode 2035-2039 diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu rujukan kakao di kawasan Asia.

Adapun periode 2040-2045 ditujukan untuk membangun Indonesia sebagai pusat kakao berkelanjutan dengan penguatan kakao spesial dan pengakuan terhadap merek kakao Indonesia di pasar global.

Radian mengatakan penguatan sektor kakao berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat karena sebagian besar areal perkebunan kakao Indonesia dikelola oleh pekebun rakyat.

Materi Kemenko Pangan mencatat sekitar 99 persen areal perkebunan kakao dikelola pekebun rakyat. Luas areal kakao tercatat sekitar 1,72 juta hektare pada 2015 dan sekitar 1,37 juta hektare pada 2025.

Produktivitas kakao nasional berada pada kisaran 0,7-0,9 ton per hektare, masih di bawah potensi hasil varietas unggul yang mencapai 1,5-2 ton per hektare.

“Kalau kita bisa meningkatkan komoditas kakao ini, kita juga secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan para petani,” ucap Radian.

Pemerintah berharap rangkaian kebijakan tersebut dapat membawa sektor kakao nasional kembali memperkuat posisinya di pasar global.